Rencana Pailitkan TPPI Tertunda 10 Tahun

Reporter

Rabu, 14 Januari 2015 08:29 WIB

Pabrik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TEMPO/Sujatmiko

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rencana pemailitan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) telah muncul satu dekade lalu. Namun peliknya persoalan menyebabkan rencana tersebut urung direalisasikan. "Sejak saya Menteri BUMN mau saya pailitkan itu. Tapi tertunda sepuluh tahun," ujarnya, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Akuisisi Sulit, Pemerintah Cenderung Pailitkan TPPI)

Ia menjelaskan rumitnya penyelesaian sengkarut Tuban Petro menyebabkan banyak pihak enggan menyelesaikan. Bahkan, dalam rapat koordinasi tadi malam pun, tidak ada kemajuan penyelesaian perkara tersebut. "Masalahnya rumit benar, salah satu pilihannya dipailitkan," katanya. (Kilang TPPI Akan Tutup, 700 Karyawan Resah)

Menurut Sofyan, upaya pemailitan lebih tepat diambil pemerintah ketimbang proses akuisisi yang diajukan Pertamina. Alasannya, utang TPPI terlalu besar. "Lebih cepat lebih baik," katanya. (Karyawan TPPI Tuban Akan Lapor KPK dan DPR)

Adapun Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said ingin menyelamatkan perusahaan agar tetap beroperasi sebagai bagian ketahanan energi nasional. "Karena itu, aset kita yang sebetulnya cukup baik. Cuma masalah hukumnya masih diuraikan," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya memberikan rekomendasi bahwa Tuban Petro masih bisa diselamatkan dengan catatan dikelola secara profesional. "Bagaimanapun itu korporasi yang boleh dijalankan, tapi dengan kehati-hatian," kata Sudirman.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) pernah mengajukan penambahan kepemilikan saham di TPPI untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang perusahaan. Dengan memanfaatkan kilang TPPI, Pertamina berharap bisa mengurangi impor bahan bakar minyak.

Saat ini TPPI dimiliki Tuban Petro dengan saham 59,5 persen dan Pertamina 15 persen, sedangkan sisanya 25,5 persen dimiliki Mitsui, Sojits, dan Siam Cement. Adapun Tuban Petro sendiri dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dengan saham senilai Rp 3,2 triliun.

JAYADI SUPRIADIN

Berita Terpopuler:
Menteri Andrinof: Jepang Cuma Menggertak
Air Asia Akui Izin QZ8501 Cuma Lewat Omongan
Garuda Tawarkan Midnight Promo Sale
Menteri Susi Diancam Bakal Disantet
Menteri Rini: Pertamina Sulit Akuisisi TPPI

Berita terkait

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

21 Februari 2024

Menteri ATR/BPN dari Masa ke Masa, Paling Anyar AHY Akan Menjabat Hanya 8 Bulan

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menjadi Menteri ATR/BPN 8 bulan ke depan. Berikut Menteri ATR/BPN dari masa ke masa.

Baca Selengkapnya

Batavia Air Dinyatakan Pailit, Berikut Kilas Balik 11 Tahun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

31 Januari 2024

Batavia Air Dinyatakan Pailit, Berikut Kilas Balik 11 Tahun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Pada 30 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Batavia Air dinyatakan bangkrut alias pailit. Ini kilas balik putusan 11 tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

22 Maret 2023

Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial

Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.

Baca Selengkapnya

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

22 Maret 2023

KUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha

Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

16 Maret 2023

Indonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

16 Maret 2023

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

3 Februari 2023

Terpopuler: Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Soal F1 Powerboat, PayPal Akan PHK 2.000 Karyawan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 2 Februari 2023 dimulai dari teguran Presiden Jokowi ke Luhut soal Event F1 Powerboat.

Baca Selengkapnya

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

2 Februari 2023

Deretan Masalah yang Dihadapi Sofyan Djalil, Komut Baru Ancol: Politik Internal hingga Utang 1,4 Triliun

Sofyan Djalil ditunjuk jadi Komisaris Utama Ancol yang baru. Apa saja tugas berat yang harus dihadapi mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang ini?

Baca Selengkapnya

Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

2 Februari 2023

Kata Tom Lembong usai Tak Lagi Jadi Komisaris Ancol

Tom Lembong mengatakan perombakan susunan dewan komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bagian dari upaya meningkatkan kinerja perusahaan

Baca Selengkapnya

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

2 Februari 2023

Karier Sofyan Djalil: dari Menteri SBY dan Jokowi, kini Komisaris Utama Ancol

Sofyan Djalil resmi menjabat Komisaris Utama (Komisaris Independen) Ancol per 1 Februari 2023. Berikut perjalanan kariernya.

Baca Selengkapnya