TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan merestrukturisasi utang 40 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pola restrukturisasi yang akan ditempuh dengan melakukan penjadwalan jatuh tempo utang.Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Agoes Widjanarko mengatakan, pihaknya telah melakukan restrukturisasi atas 40 PDAM yang direncanakan sebanyak 150 PDAM. Dia juga menjelaskan, sebelum melakukan restrukturisasi pihaknya telah melakukan langkah pengkajian. Dari pengkajian itu diketahui, tidak semua perusahaan bisa diselamatkan. Dan yang akan dilakukan restrukturisasi hanya yang sehat secara manajemen dan teknis. "Sisanya akan digabungkan dengan PDAM yang sehat," ujar Agoes di Jakarta hari ini. Dari sejumlah 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia, lanjut dia, hanya sekitar 10 persen atau 30 PDAM yang dapat dikategorikan sehat. Salah satunya, PDAM DKI Jakarta. Dia menjelaskan, pemerintah melihat tidak sehatnya perusahaan penyedia jasa air minum itu itu disebabkan karena buruknya kinerja manajemen. Dampaknya, 150 PDAM itu telah menunggak utang ke pemerintah yang nilainya mencapai Rp 4 truiliun.Menurut Agoes, pemerintah tidak akan melakukan penghapusan utang PDAM-PDAM tersebut. Selain Departemen Keuangan tidak setuju, hal itu juga tidak mendidik, ujarnya.Dari hasil penelitian pemerintah, menurut Agoes, terpuruknya perusahaan-perusahaan itu karena kebijakan Pemerintah Daerah yang terlalu cepat menetapkan keuntungan PDAM sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Belum apa-apa sudah jadi PAD, boro-boro bisa mengembangkan (usaha), katanya. Sehubungan dengan itu, menurut Agoes, di masa yang akan datang Pemda tidak bisa seenaknya mengelola PDAM. Pasalnya, Departemen Pekerjaan Umum telah membentuk Badan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum yang akan mengawasi PDAM. Badan ini bisa juga memberikan sanksi bagi pengelola PDAM yang bila terbukti tidak menjalankan perusahaan secara sehat. Khairunnisa