TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Perhubungan, Budhi Mulyawan Suyitno, mengatakan Indonesia Slot Coordinator (IDSC) harus diaudit. Keberadaan lembaga ini, kata dia, memunculkan mafia izin penerbangan.

Budhi menuturkan, izin penerbangan seharusnya turun dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang hanya bisa diwakilkan oleh direktorat. "Makanya kemunculan IDSC ini rawan," kata Menteri Perhubungan era Presiden Abudrrahman Wahid ini di Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2014. (Baca:Jonan Hukum 11 Pejabatnya: Anak Buah Saya Lalai)

Ia mengatakan seharusnya tugas IDSC seperti di negara lain, yakni hanya mengkoordinasi maskapai yang akan mengajukan izin atau menambah slot terbang. Lembaga ini kemudian meneruskan permintaan izin ke Dirjen Perhubungan Udara. Kenyataannya, kata Budhi, IDSC seolah-olah menjadi kepanjangan tangan Dirjen Perhubungan Udara yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin terbang.

Budhi menjelaskan, izin terbang bagi maskapai terbagi menjadi dua: permanen dan tambahan. Izin tetap dikeluarkan enam bulan sekali yang didasari oleh musim, yakni summer season yang dimulai pertengahan April dan winter season mulai pertengahan Oktober. Izin tetap ini menyebutkan detail hari apa saja tiap maskapai boleh terbang berdasarkan rutenya. (Baca:Langgar Izin Terbang, Lima Maskapai Kena Sanksi )

Selain izin tetap, maskapai boleh mengajukan slot tambahan terbang di setiap musim. Namun, dia menegaskan, aturan idealnya adalah izin tambahan tetap dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Udara dan bukan IDSC. "Kasus Air Asia kemarin dan yang selama ini terjadi, izin keluar dari IDSC," katanya.

Menurut surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara No AU.008/30/6/DRJU.DAU-2014 tertanggal 24 Oktober 2014 perihal Izin Penerbangan Luar Negeri Periode Musim Dingin 2014/2015, Air Asia rute Surabaya-Singapura diberi izin terbang setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun, kenyataannya, Air Asia terbang pada Ahad. IDSC disebut menyetujui tambahan jadwal ini.

Budhi menyarankan agar IDSC diaudit secara menyeluruh agar terlihat bagaimana modus mafia izin penerbangan bermain di lapangan. Ia heran kenapa Dirjen Perhubungan Udara memberi kewenangan lebih kepada IDSC. "Kalau perlu, kesimpulannya harus sampai pada siapa yang bermain dan seberapa penting keberadaannya," katanya. (Baca: Ribut Izin Terbang, Menteri Jonan Mengadu ke KPK )

Wakil Ketua Komisi V yang membidangi perhubungan, Yudi Widiana, mengatakan akan memanggil jajaran Kementerian Perhubungan untuk mencari tahu tugas dan fungsi IDSC. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menilai kewenangan lembaga tersebut terlalu luas. "Rawan mafia dan pengawasan kurang," katanya.

Menurut dia, perizinan penerbangan seharusnya keluar dari Dirjen Perhubungan Udara dengan sistem online. Yudi mengatakan sistem manual rawan penyimpangan karena terlalu banyak melibatkan orang.

SYAILENDRA

Baca juga:
Jokowi Tunjuk Budi Gunawan Sebagai Calon Kapolri
Budi Gunawan Calon Tunggal Kapolri: Ada 2 Rahasia
Jokowi Dituding Diskriminatif
Terhambat, Ahok Ngadu ke Jokowi
Ini Hasil Analisis BIN Soal Teror Charlie Hebdo