Sejumlah pekerja berusaha menarik kapal kayu atau pinisi yang selesai dikerjakan di Galangan di Pelabuhan Bira Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 14 Desember 2014. Untuk meluncurkan kapal kayu tersebut dibutuhkan waktu antara satu minggu hingga satu bulan bulan. TEMPO/Hariandi Hafid
TEMPO.CO, Tegal - Himpunan Masyarakat Maritim Tegal (Hikmat) mendesak pemerintah pusat melelang proyek pengadaan kapal secara terbuka. "Kalau para pejabat pelaksana proyek pengadaan kapal itu ikhlas melakukan lelang, tidak terselubung, industri galangan kapal nasional bisa bangkit," kata Ketua Hikmat, Warjo Rahardjo, di Tegal, Jawa Tengah, Selasa, 6 Januari 2015. (Baca: Jokowi Kagumi Kemajuan Teknologi Korea Selatan)
Warjo mengatakan mayoritas order kapal berasal dari pemerintah. Namun selama ini pemerintah menerapkan syarat yang sangat ketat dalam proses lelangnya. Walhasil, hanya beberapa galangan kapal tertentu yang bisa lolos dan menggarap proyek kapal pemerintah. "Kami bisa saja seperti Sanur, tapi risikonya besar," ujar Warjo, yang membawahkan organisasi beranggotakan sembilan galangan kapal besar di Tegal.
Sanur yang dimaksud Warjo adalah PT Sanur Marindo Shipyard, galangan kapal terbesar di Tegal yang dikenal kerap menggarap kapal-kapal pesanan pemerintah. (Baca: Kadin Minta Kapal Buatan Lokal Diutamakan.) PT Sanur kini tersangkut kasus korupsi pengadaan kapal Catamaran milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Kasus pembelian kapal angkutan penyeberangan di Kepulauan Seribu itu diusut Kejaksaan Agung karena spesifikasinya tidak sesuai dengan harga. Bersama tiga pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Direktur Utama PT Sanur Amru Bentara Siregar ditetapkan sebagai tersangka. "Kami tidak mau seperti itu," kata Warjo.
Senin lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah berupaya menghidupkan industri galangan kapal nasional dengan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah juga mengalokasikan dana Rp 39 miliar untuk fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, termasuk komponen impor. (Baca: Kadin Minta Kapal Buatan Lokal Diutamakan)
Menurut Warjo, bantuan pemerintah tersebut tidak akan bermanfaat bagi galangan kapal di Tegal selama Pelabuhan Tegal masih dangkal. "Selama kedalaman pelabuhan hanya 3 meter, kami juga tidak bisa menerima pesanan kapal-kapal besar," ujarnya. (Baca: Pertamina Diminta Reparasi Kapal Cina di Dalam Negeri)
