Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah

Reporter

Selasa, 16 Desember 2014 21:45 WIB

Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana Widodo saat persiapan pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan telah mempersiapkan langkah untuk mengatasi pelemahan rupiah dalam jangka pendek. Jokowi yakin pelemahan rupiah tidak akan berlangsung lama karena fundamental ekonomi Indonesia terus mengalami perbaikan. (Baca: Alasan Jokowi, Pelemahan Rupiah Tidak akan Lama)

Menurut Jokowi, pelemahan nilai tukar tidak hanya dialami oleh Indonesia. Tekanan di Indonesia, kata Jokowi, disebabkan oleh tingginya arus modal keluar. "Mulai ada penarikan dana lagi ke Amerika Serikat," kata Jokowi dalam penutupan Rapat Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa, 16 Desember 2014.

Demi menahan laju penurunan rupiah, Jokowi mengatakan, pemerintah akan menyiapkan langkah perbaikan kinerja perdagangan dengan meningkatkan ekspor di sektor industri dan menekan laju impor. Selain itu, menurut Jokowi, Bank Indonesia sudah melakukan intervensi pasar agar rupiah tidak semakin terpuruk. (Baca: Jokowi Hadiri Penutupan Raker BPK)

Secara terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pelemahan rupiah terjadi karena megatren global. "Tanggal 19 Desember ada rapat The Fed, jadi wajar kalau orang berspekulasi," ucap Sofyan.

Secara statistik, kata dia, selama periode Desember 2013-2014, depresiasi rupiah mencapai 2,5 persen. Angka ini masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan pelemahan yen Jepang yang sebesar 15 persen, dolar Singapura 6 persen, dan ringgit Malaysia 6 persen. Sofyan menolak jika kondisi saat ini disamakan dengan 1998. "Saat itu kan ada guncangan politik. Kalau sekarang kan aman," katanya.

Pendapat berbeda disampaikan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati. Menurut Enny, depresiasi rupiah bisa lebih buruk lantaran tingkat ekspor Indonesia terhadap impor masih lebih rendah dibanding negara lain di Asia. Selain itu, utang luar negeri Indonesia relatif lebih tinggi. "Karena itu, jika dilihat secara tahunan, depresiasi rupiah bisa lebih buruk ketimbang mata uang lain," kata Enny kepada Tempo.

ANGGA SUKMAWIJAYA | ROBBY IRFANI

Berita Terpopuler
Begini Akhir Teror Penyanderaan di Australia
Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia
Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam




Berita terkait

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

47 menit lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

4 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

6 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

11 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

11 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

12 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

13 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

13 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

14 jam lalu

Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

15 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya