Punya Data, Menkeu Akan Paksa Kepatuhan Wajib Pajak  

Reporter

Rabu, 10 Desember 2014 20:31 WIB

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku telah mengantongi data yang cukup tentang profil wajib pajak. "Senjata" itulah yang akan dipakai untuk memaksa para wajib pajak untuk lebih patuh.

"Sebut saja Mister X. Rumahnya elite di Jakarta. Kita bisa tahu transaksi apa yang dilakukan, berapa Lamborghini yang sudah dibeli, berapa apartemennya. Kemudian, kita cek, berapa pajak yang dibayar setiap tahun," ujarnya dalam Tempo Economic Briefing di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 10 Desember 2014.

Menurut Bambang, upaya itu diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ia berjanji kebijakan ini tidak akan sampai mengganggu pelaku usaha. "Kalau kita melakukan peningkatan penerimaan, tidak dalam posisi mengganggu iklim usaha. Kita tidak bicara peningkatan tarif pajak, tidak bicara pajak dibayar di muka. Kita bicara soal kepatuhan. Kalau tadi bicara ada pembeli Lamborghini tidak punya NPWP (nomor pokok wajib pajak), itu ada yang salah," tuturnya. (Baca: Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak)

Pada kesempatan itu, Bambang mengungkap dua jurus memenuhi target penerimaan pajak yang diminta Presiden Joko Widodo. Pemerintah menetapkan target setoran pajak sebesar Rp 600 triliun tahun depan. (Baca: PPATK Serahkan 'Daftar Duit' Calon Dirjen Pajak)

Dua jurus itu yang akan jadi fokus Direktorat Jenderal Pajak yaitu perbaikan tingkat kepatuhan dan law enforcement. "Dua itu yang (selama ini) membuat penerimaan pajak kita rendah," ujarnya.

PINGIT ARIA


Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

3 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

4 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

17 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

18 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

25 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya