Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak  

Reporter

Rabu, 10 Desember 2014 12:36 WIB

Gedung Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. dok TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah harta kekayaan sejumlah calon direktur jenderal Pajak mencapai miliaran rupiah. Paling rendah Rp 1,3 miliar dan ada pula yang di atas Rp 6 miliar. Harta kekayaan mereka itu adalah yang terdata pada 2007, 2008, 2010, dan 2011. (Baca juga: PPATK Serahkan 'Daftar Duit' Calon Dirjen Pajak)

Para calon direktur jenderal Pajak itu masih harus melaporkan daftar harta kekayaannya yang terbaru kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, kekayaan mereka yang saat ini telah mencapai miliaran rupiah, menjadi sorotan banyak pihak sebelum mereka menempati jabatan penting itu. (Baca juga: JK: Penunggak Pajak Akan Dicekal seperti Koruptor)

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, lelang terbuka jabatan eselon satu di Kementerian Keuangan, termasuk Direktur Jenderal Pajak, sudah memasuki tahap akhir. Hari ini, Rabu, 10 Desember 2014, sebanyak 32 calon yang dinyatakan lolos seleksi makalah dan sudah menjalani assessment center serta tes kesehatan, akan diwawancarai oleh tim independen yang beranggotakan tujuh orang. (Baca: Pendaftaran Ditutup, Peminat Jabatan Dirjen Pajak Bertambah)

Kandidat yang terpilih sebagai direktur jenderal Pajak diwajibkan melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Hal itu merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Lihat pula: Jadi Dirjen Pajak, Fuad Rahmany Mengaku Tak Stres)

Aturan ihwal pelaporan harta kekayaan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi serta Keputusan KPK Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Berikut adalah daftar kekayaan beberapa calon dirjen Pajak:

1. Muhammad Haniv
Jabatan:
Kepala Kantor Wilayah-Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Aceh
Kekayaan:
Rp 6.850.464.500 (31 Januari 2008)
Rp 10.896.164.500 (30 Januari 2011)

2. Sigit Priadi Pramudito
Jabatan:
Kepala Kantor Wilayah Pajak Wajib Pajak Besar
Kekayaan:
Rp 13.883.449.88 (31 Desember 2009)
Rp 21.892.611.877 (31 Desember 2011)

3. Suryo Utomo
Jabatan:
Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal Pajak
Kekayaan:
Rp 4.200.571.323 (23 November 2007)
Rp 4.91.039.589 (30 April 2010)

4. Wahju Karya Tumakaka
Jabatan:
Direktur Transpormasi Proses bisnis, Direktorat Jenderal pajak
Kekayaan:
Rp 1.334.397.000 (15 November 2011)

5. John Liberty Hutagaol
Jabatan:
Direktur Peraturan Perpajakan II-Direktorat Jenderal Pajak
Kekayaan:
Rp 2.509.169.493 (1 November 2011)
Rp 2.848.474.889 (31 Desember 2012

ALI HIDAYAT

Terpopuler

Akhirnya Ical Mendukung Perpu Pilkada Langsung
Lagi, Kubu Agung Tolak Ajakan Islah dari Ical
Ini Isi Kesepakatan Koalisi Prabowo-Demokrat
Gerindra: Kami Harus Lebih Hati-hati dengan SBY
Rahasia Jokowi Mencegah Pejabat Korupsi

Berita terkait

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

1 hari lalu

Segini Harta Kekayaan Dirjen Bea Cukai Askolani yang Juga Menjabat Komisaris BNI

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menjadi sorotan karena memiliki harta Rp 51,8 miliar

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

8 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

9 hari lalu

Resmi Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Berapa Harta Kekayaan Prabowo Subianto?

Jumlah harta kekayaan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mencapai Rp 2,04 triliun. Berikut Rinciannya.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

10 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

10 hari lalu

Pejabat Terkaya Dato Sri Tahir, Tiga Dekade Membangun Kerajaan Bisnis Mayapada Group

Saat ini, Dato Sri Tahir adalah pejabat terkaya di negeri ini. Bagaimana ia membangun usahanya, kerajaan bisnis Mayapada Group?

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

10 hari lalu

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu

Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

11 hari lalu

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

11 hari lalu

Dugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan

Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.

Baca Selengkapnya

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

12 hari lalu

Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung

Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Minta Direktorat LHKPN Segera Selesaikan Kasus Pemerasan Jaksa TI terhadap Saksi

13 hari lalu

Dewas KPK Minta Direktorat LHKPN Segera Selesaikan Kasus Pemerasan Jaksa TI terhadap Saksi

Dewas KPK mengaku sudah menyampaikan kepada Direktorat LHKPN agar segera menyelesaikan pemeriksaan kasus pemerasan oleh jaksa TI.

Baca Selengkapnya