Fadli Zon Dukung Jokowi Tenggelamkan Kapal Asing

Reporter

Sabtu, 29 November 2014 17:30 WIB

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengomentari pernyataan media Malaysia yang menyebut Presiden Joko Widodo angkuh karena ingin menenggelamkan kapal asing yang melanggar batas wilayah Indonesia. "Kalau misalnya mereka melakukan kepada kita, ya kita lakukan dong secara resiprokal," kata Fadli seusai diskusi "Wajah Politik Kita", Sabtu, 29 November 2014.

Fadli berharap pemerintah tidak sekedar berbicara, tapi benar-benar menerapkan sanksi bagi kapal asing yang melanggar batas Indonesia dan kepentingan nasional. Apalagi, kata Fadli, kapal Indonesia pernah dibakar dan ditenggelamkan karena diduga melanggar batas negara lain. (Baca: Media Jiran Protes Jokowi, Kata Menlu Bukan Masalah).

Dalam hal ini, Fadli tidak memandang sikap Jokowi angkuh. Dia justru mendukung pemerintah yang berniat menenggelamkan kapal asing yang melanggar batas wilayah Indonesia. "Saya kira asas resiprokal itu bisa berlaku," ucapnya. (Baca: Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS).

Langkah Presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap kapal nelayan yang mencuri ikan di perairan Indonesia diprotes oleh media online Malaysia, utusan.com. Dalam artikel berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi," media tersebut menuliskan kebijakan itu hanya untuk mengalihkan isu atas tekanan di dalam negeri terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.

"Mengambil kesempatan di atas semangat anti-Malaysia itu, Jokowi mungkin cuba mengalih tekanan yang hadapi berhubung cadangan menaikkan harga minyak sebanyak 50 peratus. Pengumuman itu mendapat bantahan hebat dalam kalangan rakyat terutama yang berada di bawah paras kemiskinan. Ironinya mereka itu sebelum ini menjulang Jokowi sebagai "wira rakyat" ketika berkempen dulu," demikian utusan.com menulis.

MARIA YUNIAR

Berita Terpopuler
Media Jiran: Jokowi Pakai Jurus 'Ganyang Malaysia'
Jokowi dan SBY Seolah Saling 'Sindir' di Medsos
Kapal Diusir, Media Jiran Tuding Jokowi Sekutu AS


Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

22 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

23 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya