TEMPO Interaktif, Jakarta:Akuntabilitas pengelolaan aset negara di Indonesia, menurut Direktur Center for Information and Development Studies (CIDES), Umar Juoro, masih rendah dikarenakan terjadinya stagnasi pada pelaksanaan audit terhadap aset negara. "Transparansi saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Yakni dengan adanya transparansi aset BUMN yang dapat dilihat publik. Tapi akuntabilitas masih permasalahan yang serius,"kata Umar dalam Seminar mengenai Transparansi Pengelolaan dan Langkah Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aset Negara di Jakarta, Selasa (14/6).Akibat tidak adanya kelanjutan setelah proses audit terhadap aset negara, kecenderungan pengulangan kesalahan selalu terjadi. "Dimana tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab terhadap hasil audit tersebut. Ini akan menimbulkan grey area, peluang untuk menerobos ke arah penyalahgunaan,"kata Umar.Seharusnya, audit tersebut dilakukan secara horisontal. Sehingga akan ada pihak yang jelas yang akan bertanggung jawab terhadap hasil audit. "Audit tidak dilakukan secara vertikal tapi horisontal, dan tidak ada dualisme sehingga tidak ada daerah abu-abu,"ujar Umar.Menurut Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Emmy Hafild, saat ini pemerintah masih belum transparansi dalam pengelolaan aset negara. Ini dapat dilihat dari tidak adanya data yang rinci yang ditampilkan oleh pemerintah kepada publik. "Data-data yang diberikan pemerintah selalu global tidak detil dan rinci berdasarkan masing-masing departemen. Bahkan ada data yang tidak dapat diakses publik,"kata Emmy.Hal itulah, menurut Emmy, yang menyebabkan terjadinya mark up maupun kebocoran dana pada tingkat birokrat. "Seharusnya, pemerintah menyediakan data yang telah diupdate termasuk on going project. Bukan hanya laporan akhir dan awal saja,"ujarnya.Suryani Ika Sari