TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah saat ini berniat mengutamakan penggunaan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam rapat kerja gabungan Komisi IV, VI, VII, dan XI DPR RI. Kami akan lebih mengutamakan penggunaan gas dalam negeri baik untuk cadangan gas besar maupun cadangan gas kecil, kata Purnomo dalam rapat yang dihadiri Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja, Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. Menurut Purnomo, cadangan gas produksi sekitar 195 triliun cubic feet, sedangkan gas yang tidak ada komitmen kontrak sekitar 9 triliun cubic feet. Sehingga dari sisi suplai tidak ada permasalahan. Permasalahan muncul, berasal dari perbedaan antara daerah-daerah penghadil gas dan daerah industri yang membutuhkan gas. Untuk mengatasi hal ini kami membuat jembatan dari titik suplai ke produsen dengan membangun infrastruktur berupa pipanisasi, jelas Purnomo. Dalam jawaban tertulis rapat kerja gabungan ini, beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kekurangan pasokan gas dalam negeri dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan penawaran wilayah kerja baru. Di samping itu, pemerintah akan mengimplementasikan kewajiban DMO (Domestic Market Obligation) bagi produsen gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. DMO diajukan saat rencana pengembangan lapangan. Dalam hal ini, calon pembeli gas dalam negeri mendapa kesempatan pertama sebesar 25 persen dari produksi dengan mengajukan kebutuhan gasnya sebelum pengembangan lapangan gas disetujui pemerintah. Untuk perpanjangan kontrak LNG ekspor dapat dilakukan setelah kebutuhan domestik dipenuhi. muhamad fasabeni
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
