Seorang pengunjuk rasa menunjukkan tulisan terkait penolakan naiknya harga BBM saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 November 2014. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menganjurkan pemerintah untuk memberlakukan skema subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. (Baca: Alasan Jokowi Berani Naikkan Harga BBM).
Menurut Faisal, dengan skema subsidi tetap, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak harus disibukkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). "Tujuannya untuk memuluskan pembahasan anggaran," kata Faisal di Hotel Le Meridien, Senin, 17 November 2014.
Faisal mengatakan, selama ini pemerintah dan DPR kerepotan membahas APBNP ketika harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price (ICP) mengalami perubahan. Menurut dia, postur APBN terganggu jika ada perubahan ICP dan program-program pemerintahan yang telah dianggarkan melalui APBN akan terbengkalai.
Dosen Universitas Indonesia itu mencontohkan, dampak subsidi BBM terasa pada program penting yang berkaitan dengan kesejahteraan, seperti anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN akan mengalami perubahan jika harga minyak mentah naik turun. (Baca: JK: Kenaikan Harga BBM Tinggal Tunggu Pengumuman).
