Sejumlah warga menunggu kiriman BBM jenis Premium dan Pertamax yang telah habis di salah satu SPBU di Jalur Pantura, Indramayu, Jawa Barat, 24 Agustus 2014. Kelangkaan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan penyaluran BBM bersubsidi yang disesuaikan dengan kuota. ANTARA/Dedhez Anggara
TEMPO.CO, Kupang - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Endang Sunjaya menyatakan telah menempatkan anggotanya di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste.
"Banyak penyelundupan BBM ke Timor Leste melalui jalan-jalan tikus," kata Endang kepada wartawan di Kupang, Rabu, 12 November 2014. (Baca: Rp 150 Triliun Subsidi BBM Bocor di Laut)
Langkah antisipasi yang dilakukan dimulai di SPBU. Caranya, kendaraan yang keluar-masuk di SPBU akan didata, sehingga tidak bisa membeli BBM dalam jumlah banyak. "Saya tahu ada mobil yang merenovasi tangkinya agar bisa menampung BBM yang lebih banyak," tuturnya.
Menurut Endang, maraknya penyelundupan BBM bersubsidi ke Timor Leste disebabkan oleh harga BBM di bekas provinsi Indonesia ke-27 itu cukup mahal. Biasanya, penyelundup menjual BBM bersubsidi ke Timor Leste dengan harga Rp30 ribu per liter. "Penyelundupan dilakukan melalui sungai-sungai yang menjadi batas kedua negara," katanya. (Baca: Menteri Susi: SubsidiBBM Sumber Maksiat)
Selain BBM, aparat kepolisian juga mengantisipasi penyeludupan kendaraan ilegal ke Timor Leste. Selama 2014, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 600 kendaraan roda dua dan empat. "Kendaraan yang diamankan hanya miliki STNK, tanpa BPKB," ujar Endang.
Endang menuturkan, di Timor Leste, kendaraan tidak wajib memiliki bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB), sehingga banyak kendaraan ilegal dijual di sana. "Harga jual kendaraan di sana pun sangat tinggi. Satu kendaraan roda dua bisa dilego dengan harga Rp 20 juta per unit." (Baca: Pertamina Buat 10 SPDN Bergerak untuk BBM Nelayan)
