Wapres Jusuf Kalla (tengah) bersama pejabat PLN meninjau pembangunan PLTU Banten II Labuhan di Banten (30/7). PLTU tersebut akan mulai beroperasi September mendatang. Foto: ANTARA/Saptono
TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengklaim mampu mewujudkan rasio sambungan listrik (elektrifikasi) hingga 99 persen dari total penduduk Indonesia, Hal ini terungkap dalam rapat diKantor Wakil Presiden, Senin, 10 November 2014. (Baca: Jokowi Kunjungi Pembangkit Listrik Modern Tianjin).
Menurut Direktur Utama PT PLN (persero), Nur Pamudji, rasio elektrifikasi 99 persen bisa tercapai dalam kurun waktu lima tahun. "Saat ini, rasio elektrifikasi nasional sudah naik dari 62 persen jadi 85 persen," kata Pamudji.
Dalam rapat tersebut, Kalla meminta pencapaian rasio elektrifikasi nasional per tahun sebesar tiga persen. Sehingga, dalam lima tahun pemerintahan akan tercapai tambahan 15 persen.
Menurut Pamudji, beberapa wilayah di Indonesia masih jauh dari rata-rata rasio nasional. Bahkan, di Pantai Timur Riau dan Gorontalo ada daerah dengan tingkat rasio elektrifikasi 40 persen. "Rasio ini dikembangkan sejalan dengan pengembangan jalan. Jaringan listrik mengikuti jaringan jalan," ucapnya. (Baca juga: Begini Skema Kenaikan Tarif Listrik 2013-2014)
Pemerintah memang memiliki target untuk membangun pembangkit listrik dengan total daya 35 ribu megawatt. Salah satu program pendukung target tersebut adalah pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Air (PLTA) di Waduk Jati Gede, Jawa Barat. Menurut Pamudji, saat ini PLN sudah memiliki kontraktor.
Sedangkan soal relokasi dan lahan, menurut Pamudji, sudah menjalani proses pengurusan izin. Dia mengklaim Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan telah siap membantu percepatan proses izin dan pembebasan lahan. (Baca: PLN Bangun Pembangkit Biomassa di Morowali).
