Seorang personel polisi menjaga SPBU yang dipadati antrean kendaraan untuk membeli BBM di SPBU kawasan Tepus, Kediri, Jawa Timur, 27 Agustus 2014. Polres menempatkan dua personelnya di setiap SPBU menyusul diberlakukannya kebijakan pengaturan BBM bersubsidi. ANTARA/Rudi Mulya
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah bersiap mengurangi subsidi pada bahan bakar minyak. Selain menghitung besaran kenaikan harga, pemerintah juga sedang merancang kompensasi pengurangan subsidi BBM kepada masyarakat miskin.
"Sebelum 1 Januari 2015," kata Menteri Keuangan Bambang Bojonegoro setelah rapat kabinet terbatas soal subsidi BBM di kantor wakil presiden, Rabu, 29 Oktober 2014.
Pemerintah saat ini berfokus pada pelaksanaan perlindungan sosial yang terdampak kebijakan pengurangan subsidi BBM. Menurut Bambang, anggaran hingga Rp 5 triliun cukup sebagai kompensasi hingga akhir tahun. (Baca: Nasib BBM Bersubsidi Dibahas di Kantor Wapres)
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil membenarkan harga BBM subsidi akan naik sebelum Januari 2015. Namun besarannya belum ditentukan. "Kami belum bicarakan besarannya," ujar Sofyan di kantornya, Rabu, 29 Oktober 2014.
Rencana kenaikan harga BBM tersebut dibahas dalam rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu siang. Dalam rapat tersebut, semua pihak memberi masukan, termasuk Pertamina. (Baca: Harga BBM Diusulkan Naik Rp 3.000 per Liter)
Selain membahas BBM, tutur Sofyan, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga memaparkan tentang persiapan Kartu Sehat.
Sofyan tak menjawab pasti ketika ditanya apakah Kartu Sehat termasuk dalam paket kompensasi kenaikan harga BBM. "Lihat saja nanti," kata Sofyan.
Menurut Sofyan, basis data yang digunakan masih akan sama dengan periode sebelumnya.
Tentang kuota BBM subsidi, Sofyan menyatakan pemerintah akan terus mengusahakan agar tercukupi hingga akhir tahun. "Kami usahakan agar masyarakat enggak antre lagi. Itu enggak selesaikan masalah," tuturnya.
