Menteri BUMN, Rini M. Soemarno di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan selain pembenahan infrastruktur laut, salah satu prioritas utama yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah menunjuk pengganti direktur utama BUMN yang saat ini kosong. Jika posisi tersebut tak segera diisi, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja perusahan. (Baca: Rini Soemarno Prioritaskan Pembangunan Maritim)
Rini mengaku sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan penunjukkan. "Saya sudah minta profil direksi yang ada, akan dipelajari dulu," kata Rini seusai melakukan rapat perdana dengan pejabat BUMN di Jakarta, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: BUMN Watch Tunggu Kinerja Rini Soemarno 6 Bulan)
Saat ini ada empat BUMN yang tak memiliki direktur utama. Selain ditunjuk sebagai menteri, kekosongan juga disebabkan pengunduran diri. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero Ignasius Jonan ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan, Direktur Utama PT Pindad Persero Sudriman Said menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Arief Yahya menjadi Menteri Pariwisata.
Adapun Direktur Utama PT Pertamina Persero Karen Agustiawan mengundurkan diri per 1 Oktober 2014. Selain itu, dua Direktur Utama BUMN yaitu PT Garuda Indonesia Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara akan habis masa jabatannya pada akhir tahun.
Posisi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, menurut dia, perlu segera diisi mengingat perannya yang sangat sentral dalam keamanan transportasi publik. Khusus untuk Telkom, karena merupakan perusahaan publik maka harus melalui proses rapat umum pemegang saham (RUPS). "Kalau Telkom, saya perkirakan pergantiannya maksimal sebulan."
Selain nama, saat ini menurut dia, untuk Telkom dan Pindad, kementerian juga sedang mempertimbangkan apakah akan langsung mengangkat direktur utama atau pelaksana tugas (Plt). Alasannya, Plt hanya berlaku sebulan sebulan. Dia berencana akan membicarakan hal ini dengan menteri sekretaris negara terlebih dahulu.
Walaupun mengaku khawatir kerena adanya kekosongan jabatan direktur utama, namun Rini optimis kinerja perusahaan tak akan terlalu terganggu. Dia menilai direksi sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan. Jika tak ada direktur utama dalam waktu sementara, kerja perusahaan masih bisa dilakukan oleh ada direktur lain.
Ditemui di tempat yang sama, Deputi Bidang Usaha Industri Argo dan Industri Strategis Kementerian BUMN Muhammad Zamkhani mengatakan direktur utama BUMN akan diprioritaskan dari kalangan internal. "Tapi prioritas bukan berarti harus dari dalam juga," katanya.
