Sebuah keluarga berada di sekitar pemukiman kumuh tepi rel Tanah Abang, Jakarta, Rabu (14/10). Sejumlah pengamat properti memperkirakan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) akan melonjak pada akhir tahun ini menyusul penurunan suku bunga kredit ba
TEMPO.CO, Jakarta - Data Kementerian Pekerjaan Umum menyebut hingga Agustus 2014 masih ada 34,4 juta warga yang tinggal di kawasan kumuh. Sebagai stakeholder yang ikut mengurusi masalah permukiman kumuh, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menginginkan keterlibatan Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan masalah ini.
"Pemerintah saja tidak cukup. Masyarakat di kawasan kumuh harus diikutkan, selain juga dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, sampai akademikus," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 Oktober 2014. (Baca: Warga Sampang Ogah Ikuti Program Renovasi Rumah)
Di Indonesia, ada 3.201 kawasan kumuh seluas 34.374 hektare. Menurut Djoko, lembaganya telah merancang program untuk membenahi kawasan ini, yang akan berjalan hingga 2019. Pemerintah optimistis target pengentasan kawasan kumuh akan tercapai pada 2019. (Baca: Bedah Rumah Asal Jadi, Menteri Sosial Berang)
Namun, kata Djoko, pembangunan pemukiman menghadapi berbagai tantangan seperti bonus demografi, perubahan iklim, dan desentralisasi. Menurut Djoko, menigkatnya jumlah penduduk menambah beban pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pemukiman. "Kebutuhan lahan untuk pemukiman pun semakin besar." (Baca: Bedah Rumah Orang Miskin Butuh Rp 2,2 Triliun)
