TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Peter Jacobs mengatakan Bank Indonesia selaku Bank Sentral belum menandatangani kesepakatan mengenai ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). ABIF merupakan pedoman bagi seluruh bank di kawasan ASEAN menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bidang perbankan tahun 2020.
"Indonesia belum menandatangani dokumen ABIF," kata Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 30 September 2014. Bank Indonesia masih berpikir bahwa pedoman perbankan ASEAN ini perlu diuji terlebih dahulu, apakah sudah betul-betul mewakili kepentingan nasional Indonesia.
Ia menyampaikan Gubernur Bank Indonesia belum merasa puas terhadap asas resiprokal yang diusung dalam pedoman tersebut. Bank Indonesia melihat ada unsur timbal balik atau resiprokal yang belum diyakini dapat diimplementasikan.
"Misal bank-bank ASEAN itu sudah boleh membuka ATM, beroperasi sampai ke kampung-kampung. Itu tidak sama dengan perlakuan bank negara itu terhadap bank-bank Indonesia," kata dia. Menurutnya selama asas kesetaraan itu belum menemui titik temu maka Bank Indonesia belum mau menandatangani dokumen pedoman tersebut.
Ia menyampaikan harapan bank Indonesia dalam pedoman perbankan ini adalah perlakuan yang sama atau asas resiprokal di setiap negara. Selama keseimbangan belum tercapai di negara-negara ASEAN maka Indonesia belum akan menandatangani pedoman tersebut.
ABIF merupakan kerangka kerja untuk integrasi sektor keuangan regional untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan. Juga menjaga stabilitas sistem keuangan di kawasan. Sehingga negara-negara ASEAN dapat sama-sama mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dengan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perbankan yang memang layak beroperasi di negara-negara ASEAN. Dalam pedoman juga ditetapkan batasan-batasan sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. MAYA NAWANGWULAN
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
15 hari lalu
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran
TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.
