TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto mengatakan presiden terpilih Joko Widodo akan menekan anggaran perjalanan dinas yang semakin membesar. Untuk itu, Tim Transisi juga akan melakukan simulasi untuk memilih pos biaya mana saja yang akan ditekan. (Baca: Rampingkan Kabinet, Cara Jokowi Tekan Biaya Dinas)
Menurut Hasto, efisiensi belanja dinas di kementerian akan dilakukan pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Selain untuk kesejahteraan masyarakat, dana perjalanan dinas bisa dialihkan untuk kegiataan aparatur negara yang lebih jelas. "Distribusi anggaran di setiap pos kementerian akan diibenahi," kata dia di kantornya, Kamis, 18 September 2014. (Baca: Jokowi Kaget Biaya Perjalanan Pemerintah Rp 30 T)
Tim Transisi Jokowi-JK menemukan belanja perjalanan dalam negeri Rp 35,196 triliun dan belanja perjalanan luar negeri Rp 2,786 triliun dalam Rancangan APBN 2015. Selama periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat lonjakan anggaran perjalanan dinas yang signifikan. Pembengkakan anggaran tercatat sebesar seribu persen lebih. Pada periode 2009, anggaran perjalanan dinas tercatat sebesar Rp 2,9 triliun, naik menjadi Rp 35 triliun pada 2014 dan dianggarkan sebesar Rp 37 triliun pada 2015.
Kepada Tempo, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri mengungkapkan banyak cara yang dilakukan oleh pejabat kementerian dan lembaga negara untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas. Menurut dia, biaya perjalanan dinas biasanya disembunyikan dalam bentuk belanja barang. (Baca: Belum Bekerja, DPRD Jakarta Hamburkan Rp 2,1 Miliar
BPK juga menemukan banyak kebocoran anggaran dengan modus perjalanan fiktif. Misalnya, ada pengeluaran tapi tidak ada kegiatan. Cara lain yang kerap dilakukan adalah kegiatan ada, tapi tagihan melebihi belanja sebenarnya. Modus lainnya adalah dengan memperbanyak kegiatan yang motifnya memberi insentif.
