TEMPO.CO, Jakarta - Tim ekonomi presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hendrawan Supratikno, mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Saat ini timnya masih mengkaji opsi lain untuk menyelamatkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari beratnya beban subsidi energi.
Menurut Hendrawan, jika Jokowi-JK tidak menaikkan harga BBM, maka salah satu cara yang bisa ditempuh untuk menyelamatkan APBN adalah memotong anggaran belanja dan kementerian. "Kami rencanakan pakai e-procurement," kata dia ketika dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014. (Baca: Harga BBM Tak Naik, Ini Alasan Pemerintah)
Hendrawan mengatakan jika sistem e-procurement dilakukan, maka akan bisa menghemat pengeluaran negara. Sebab, sistem ini akan menghindari kecenderungan terjadinya kebocoran maupun korupsi. Namun, untuk menerapkan sistem e-procurement, butuh waktu yang tidak sedikit. "Butuh dua-tiga tahun ke depan, tapi bisa menghemat anggaran sebesar 30 persen," kata dia.
Jika APBN mencapai Rp 2.000 triliun, Hendrawan menjelaskan dengan e-procurement akan bisa dihemat Rp 600 triliun. "Kalau itu jalan, opsi kenaikan BBM bisa ditunda," ujar dia. (Baca: Pengusaha Ingin Jokowi Naikkan Harga BBM)
Senada dengan Hendrawan, pengamat ekonomi Destry Damayanti meyakini e-Procuremnt akan memberikan dampak positif terhadap keuangan negara. "Akan ada transparansi dalam semua lini," ujar dia, “E-procurement akan memberikan efisiensi dalam setiap program pemerintah.”
