Seorang petugas kepolisian menjaga SPBU yang berada di jalur Pantura, Tegal, Jateng, 26 Agustus 2014. Sejumlah SPBU dijaga anggota kepolisian untuk mengantisipasi kesemrawutan pengendara yang antre pengisian BBM. ANTARA/Oky Lukmansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi tim transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan belum tentu pemerintahan yang dipimpin presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi dan JK, akan menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Alasannya, ada cara lain untuk mengatasi lonjakan subsidi BBM. "Melalui pendekatan pendapatan dan pengeluaran," kata Hasto ketika ditemui di rumah transisi, Kamis, 28 Agustus 2014. (Baca: PKS Tantang PDIP Konsisten Soal BBM)
Hasto menjelaskan, untuk pendekatan penerimaan, Jokowi-JK sedang melakukan kajian terkait dengan kantong-kantong yang mampu meningkatkan pendapatan negara. Kantong itu bisa melalui perpajakan dan penerimaan nonpajak. "Jokowi punya pengalaman konkret di Jakarta melalui pendekatan sistem dan berani mengambil terobosan," ujar Hasto. (Baca: M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM)
Selama dua tahun menjabat, tutur Hasto, penerimaan Jakarta meningkat Rp 37 triliun. Hasto optimistis dengan kemampuan Jokowi mendongkrak pendapatan negara. Pendekatan kedua adalah dari aspek pengeluaran. Saat ini tim transisi melakukan kebijakan realokasi. "Kenaikan harga BBM bersubsidi hanya salah satu opsi," kata Hasto. (Baca: M.S. Hidayat Yakin SBY Menaikkan Harga BBM)
Jokowi mengaku menyampaikan beberapa hal kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan pada Rabu malam, 27 Agustus 2014, di Nusa Dua, Bali. Salah satunya adalah soal kenaikan harga BBM. (Baca: JK: Kami Siap kalau SBY Ragu Naikkan Harga BBM)
Namun permintaan Jokowi agar SBY menaikkan harga BBM ditolak. "Beliau menyampaikan saat ini kondisinya dianggap masih kurang tepat untuk menaikkan (harga) BBM," ujar Jokowi di Balai Kota, Kamis, 28 Agustus 2014. "Kenapa beliau menolak, tanya beliau."
Adapun JK menyatakan tidak mempermasalahkan jika pemerintahan SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga masa kepemimpinannya selesai. Menurut dia, soal pemangkasan subsidi BBM, yang terpenting adalah bagaimana membuat negara tidak bangkrut dan mampu membayar gaji pegawainya serta memastikan pembangunan di daerah. Namun JK menilai kenaikan harga BBM memang harus dilakukan.
JK menuturkan pemerintahnya bersama Jokowi-lah yang akan menentukan jumlah realistis kenaikan harga BBM. Tim transisi, kata dia, boleh memberikan saran-saran, tapi pemerintah yang akan memutuskan. "Nantilah akan kami putuskan itu," ujarnya mengulang jawabannya saat ditanya tentang berapa kenaikan harga BBM yang paling tepat.
