Pasca-Putusan MK, Tren Investasi Swasta Cerah

Jumat, 22 Agustus 2014 07:12 WIB

Sejumlah Tim Kuasa Hukum pihak terkait (Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla) melambaikan tangan ke arah awak media usai mendengarkan putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. MK memutuskan menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Prabowo-Hatta. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Seusai pemilu presiden, konsultan manajemen Bain & Company optimistis tren investasi ekuitas swasta semakin positif. Pengukuhan pemenang pemilu presiden oleh Mahkamah Konstitusi merupakan titik balik bagi investor untuk setidaknya mendapat kepastian.

"Pemerintahan baru terpilih (Joko Widodo) sebagai sebuah simbol babak baru bagi Indonesia," ujar Jean Pierre, President Director and Managing Partner Bain Indonesia, di Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2014.

Menurut Jean, salah satu alasan perusahaan enggan menjajaki pasar di Indonesia selama beberapa bulan terakhir adalah ada kondisi ketidakpastian selama pemilu presiden. Kondisi ini lenyap setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Joko Widodo sebagai pemenang pemilu. Belakangan, setelah Mahkamah Konstitusi menguatkan putusan KPU itu, pasar diyakini kian positif. (Baca:1.300 Investor Padati Pertemuan di Surabaya)

Bain & Company mengaku tak dapat memprediksi terlalu jauh perkembangan pasar ekuitas swasta lantaran sangat tergantung pada kebijakan pemerintah yang akan datang. Namun ia berharap pemerintahan yang baru akan menciptakan kebijakan yang mendukung pasar. "Semoga Jokowi dapat mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan menyediakan kebijakan yang mendukung," ujar Jean. (Baca:Agustus, Investasi Asing Kalahkan Realisasi 2013)

Jean juga menekankan bahwa pembangunan demokrasi merupakan hal paling penting bagi pertumbuhan pasar. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang dalam proses transformasi demokrasi yang baik untuk bisnis. Ia berharap proses transisi pemerintahan di Indonesia akan berjalan dengan harmonis. (Baca:Tahun Ini, Samsung Bangun Pabrik di Indonesia)




DINI PRAMITA

Terpopuler
Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
Bisakah Prabowo Menang di MK? Ini Prediksi Pakar
Putusan Gugatan Prabowo di MK Setebal 4.390 Lembar
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi




Berita terkait

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

1 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

1 hari lalu

MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Berikut Sejumlah Kontroversi Nurul Ghufron

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, mendapat sorotan publik. Berikut sejumlah kontroversi Nurul Ghufron.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

1 hari lalu

Sengketa Pileg, Mantan Ketua DPD Irman Gusman Minta Pemungutan Suara Ulang di Sumbar

Dalam sengketa Pileg yang diajukan ke MK, Irman Gusman menuntut empat hal. Apa saja?

Baca Selengkapnya

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

2 hari lalu

MK Catat 297 Perkara Sengketa Pileg, Mulai Sidang Pekan Depan

MK telah meregistrasi 297 perkara sengketa pileg. Sidang perdana dilakukan pada pekan depan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

2 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya