TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan dalam satu tahap saja. "Kenaikan harga BBM dalam satu tahap akan mempermudah pemerintahan Jokowi mengatasi masalah seperti melonjaknya inflasi di awal pemerintahan ketimbang menaikkannya dalam beberapa tahap," ujarnya ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 20 Agustus 2014.
Menurut Marwan, kenaikan harga BBM subsidi tidak bisa lagi ditunda. Sebab, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, salah satunya karena dipicu impor minyak yang sangat besar. Badan Pusat Statistik mencatat impor minyak dan gas bumi Indonesia sepanjang semester I 2014 telah mencapai US$ 3,3 miliar.
"Tidak ada cara selain menaikkan harga BBM di tengah kebutuhan konsumsi energi yang tinggi. Kalau ingin eksplorasi sumur baru, butuh waktu, biaya, dan risiko yang besar," katanya. (Baca: Jokowi Setuju Kenaikan Listrik dan Pembatasan BBM)
Karena itu, Marwan mengusulkan pemerintahan Jokowi harus sesegera mungkin menaikkan harga BBM sesaat setelah Jokowi dilantik menjadi presiden. Ia juga menyadari kebijakan menaikkan harga BBM memang tidak populer di mata masyarakat.
"Tapi harus dilakukan sembari pemerintah memberikan penjelasan logis soal dasar pengambilan kebijakan dan memberikan program kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari hasil penghematan subsidi BBM," tuturnya.
Marwan beranggapan, harga solar dan Premium setelah subsidi dicabut bisa mendekati harga keekonomisan. Artinya, harga jual ke masyarakat tidak berbeda jauh dengan harga beli minyak mentah dunia. "Harga Rp 9.000-10.000 per liter dirasa pantas sebagai harga baru Premium dan solar," ucapnya. (Baca: Chatib:Harga BBM Naik, Solusi Buat Pemerintah Baru)
