Pemerintah Undang 16 Pengacara Hadapi Newmont  

Reporter

Minggu, 17 Agustus 2014 20:27 WIB

Mahendra Siregar. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Penanaman Modal Mahendra Siregar mengatakan pemerintah telah mengundang 16 kantor pengacara yang berafiliasi internasional untuk hadir dalam pemilihan tim kuasa hukum pemerintah untuk menghadapi gugatan PT Newmont Nusa Tenggara di pengadilan arbitrase di International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID). (Baca: Hadapi Newmont, Indonesia Gandeng Pengacara Asing)

Mahendra berharap proses itu bisa segera diselesaikan agar pemerintah dapat langsung dalam persiapan substansi untuk hadapi gugatan tersebut. “Jika bisa diselesaikan dalam waktu dekat, kami kemudian bisa langsung melakukan pemilihan arbiter karena proses dari ICSID memang seperti itu,” kata Mahendra seusai menghadiri upacara peringatan hari kemerdekaan di Istana Negara, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Newmont Ajukan Permintaan Berunding Kembali)

PT Newmont mengajukan surat gugatan terkait dengan pengenaan bea keluar ekspor mineral mentah oleh pemerintah. Gugatan dilakukan di tengah proses perundingan yang dilakukan pemerintah dengan perusahaan-perusahaan tambang tersebut.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan pemerintah tak segan untuk menggugat balik Newmont.

Pemerintah juga telah menyampaikan surat balasan ke ICSID perihal gugatan Newmont. Surat itu berisi tentang penolakan usul Newmont untuk mempersingkat jangka waktu penetapan arbitrer. Newmont meminta kepada ICSID bahwa penetapan arbiter hanya 30 hari sejak gugatan dilaporkan.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Terpopuler

2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV

Berita terkait

Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

9 Juli 2017

Kekurangan Hakim, 86 Pengadilan Belum Bisa Beroperasi  

Tahun 2017, MA membuka lowongan 1.684 calon hakim.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

9 Juni 2017

Bersaksi di depan Kongres, Mantan Direktur FBI Mengaku Bingung

Mantan Direktur FBI mengaku bingung dengan penyebab pemecatan dirinya.

Baca Selengkapnya

JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

14 Maret 2017

JK: Dikriminalisasi, PT Geo Dipa Energi Harus Beri Bukti Kuat

Wapres JK tidak akan mengintervensi hukumnya, tetapi memberikan bukti-bukti yang kuat bahwa itu kriminalisasi kepada Geo Dipa.

Baca Selengkapnya

Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

7 Januari 2017

Penyerangan Kantor Balai Kota Makassar Siap Disidangkan  

Berkas perkara penyerangan kantor Balai Kota Makassar, Agustus 2016, sudah lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan negeri.

Baca Selengkapnya

Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

4 Januari 2017

Terkait Fitsa Hats, Ini Penjelasan Novel

Novel Chaidir Hasan, seorang saksi dalam sidang penodaan agama dengan tesangka Ahok, menjelaskan munculnya istilah "Fitsa Hats" di BAP.

Baca Selengkapnya

Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

3 Januari 2017

Soeharto, Baasyir, dan Ahok Disidang di Auditorium ini  

Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, pernah menjadi tempat pengadilan kasus dengan tersangka Soeharto, Abu Bakar Baasyir, dan sekarang Ahok.

Baca Selengkapnya

Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

31 Desember 2016

Tumpukan Perkara, MA: PN Jakarta Utara Berkinerja Rendah  

Kepala Bagian Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengkritik pimpinan pengadilan negeri yang kurang kompeten menyelesaikan tumpukan perkara.

Baca Selengkapnya

Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

12 Desember 2016

Persiapan Sidang Perdana, Ahok Batal Hadiri Maulid Nabi

Yayong mengatakan Ahok meneleponnya dan memberitahu tidak bisa hadir dalam pengajian.

Baca Selengkapnya

Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

12 Desember 2016

Sidang Ahok, PN Jakarta Utara Izinkan TV Siaran Langsung

Hasoloan mengaku tak mempermasalahkan jika televisi menyiarkan tayangan sidang secara langsung.

Baca Selengkapnya

Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

9 Desember 2016

Pengadilan Putuskan Sidang Ahok Digelar di Lokasi Ini  

Persidangan Ahok sedianya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya