TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Tim Transisi Joko Widodo-JK, Hasto Kristiyanto, menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seperti mengunci gerak pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Kuncian itu dianggap jelas terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015 yang membatasi ruang gerak Jokowi-Kalla.

"Inflasi dikunci seperti ini, padahal tahu harga bahan bakar minyak akan naik," kata Hasto setelah berbicara dalam diskusi RAPBN 2015 dan Mimpi Kesejahteraan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2014. (Baca:Program Jokowi yang Harus Ada di RAPBN 2015)

Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2015 di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam RAPBN 2015 itu, asumsi inflasi tahun depan dijaga pada angka 4,4 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipatok pada level Rp 11.900. Adapun defisit anggaran terhadap produk domestik bruto ditargetkan sebesar 2,32 persen. (Baca" Investor Yakin Jokowi Bakal Ubah RAPBN 2015)

"Mengapa anggaran terjebak pada pengeluaran wajib? Dengan subsidi. Ini adalah jebakan politik populisme," ucap Hasto.

Dalam RAPBN 2015, belanja subsidi BBM mencapai Rp 433,5 triliun. Sedangkan subsidi energi membengkak jadi Rp 363,5 triliun. (Baca:RAPBN 2015 Beri Peluang untuk Pemerintahan Baru)

Menurut Hasto, kerawanan fiskal 2015 ini harus dibicarakan bersama oleh SBY dan Jokowi. Waktu dua bulan sampai SBY lengser dari jabatan, kata Hasto, dianggap cukup untuk menunjukkan aspek keberlanjutan anggaran. "Misalnya, kalau Menteri Keuangan sudah bilang BBM harus dinaikkan, kenapa enggak dari sekarang saja?" kata Hasto.

KHAIRUL ANAM

Terpopuler:
Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian
Jadi Ahli untuk Prabowo, Jokowi Telepon Yusril
Massa Prabowo Samakan KPU dengan PKI
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY