TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Bank Internasional Indonesia, Juniman, mengatakan pemerintahan Joko Widodo akan berhadapan dengan era moneter ketat karena bank sentral Amerika kemungkinan akan menaikkan tingkat suku bunganya pada tahun depan. "Itu akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia. Saya perkirakan BI Rate tahun depan akan kembali naik 25 basis poin," kata Juniman kepada Tempo, Jumat, 15 Agustus 2014.
Menurut Juniman, pemerintah harus mengantisipasi hal itu dengan berbagai bauran kebijakan akibat dari pengalihan arus modal dari emerging market ke negara-negara maju karena pengetatan moneter tersebut. "Masalah ini harus diantisipasi dengan hati-hati. Kalau tidak, Indonesia bisa masuk lagi dalam jurang krisis," ujarnya. (baca: Jokowi Resmikan Kantor Transisi Pemerintahan)
Juniman mengatakan hal lain yang akan dihadapi akibat dari kondisi global tersebut adalah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan akan terus terjadi jika pemerintah tidak melakukan berbagai langkah antisipasi dalam era moneter ketat tersebut. Untuk mengantisipasi hal itu, Juniman mengatakan pemerintah harus bekerja ekstra untuk melakukan pendalaman pasar agar pasar keuangan di Indonesia lebih berkualitas. "Reformasi struktural harus terus dilakukan," katanya.
Selain itu, sempitnya ruang fiskal juga akan dihadapi oleh pemerintahan mendatang. Menurut dia, tekanan fiskal akibat masih tingginya subisidi energi akan menjadi bumerang jika tidak segera dilakukan langkah konkret dengan menaikkan harga bahan bakar minyak. Selama ini beban penyumbang terbesar terhadap defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan adalah tingginya impor minyak dan gas. (Baca: Program Jokowi yang Harus Ada di RAPBN 2015)
"Dengan kenaikan harga BBM, maka ruang fiskal yang dimiliki pemerintah sekarang akan lebar. Tapi yang penting, kenaikan harga ini harus dikompensasi dengan pembangunan infrastruktur untuk memberikan stimulus terhadap pembangunan," ujarnya.
