SBY dan Presiden Baru Diminta Bahas Subsidi BBM

Jumat, 15 Agustus 2014 22:05 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (13/5). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat meminta Presiden Aktif dan pemenang pemilihan presiden segera bertemu untuk membahas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu perlu dilakukan untuk menekan defisit transaksi yang ada.

"Saya harap 21 Agustus 2014 mereka bertemu," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. Menurut dia, kalau pertemuan itu terjadi, harus dicari formula yang tepat untuk mengurangi subsidi BBM. (Baca: Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas)

Selain itu, Hidayat mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi subsidi BBM. Seperti mengembalikan subsidi yang diberikan ke perorangan yang dinilai layak menurut data Badan Pusat Statistik atau subsidi diberikan kepada produsen. (Baca: Pembatasan BBM Subsidi Dinilai Efektif)

Hidayat pun menilai kalau pertemuan itu dilaksanakan, harus membahas program strategis lainnya untuk memaksimalkan anggaran pengeluaran dan belanja negara. "Semoga nanti ada kesepakatan," kata dia. (Baca: Organda Jabar Minta Pembatasan BBM Subsidi Dicabut)

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-69 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim pemerintahannya sukses mencetak prestasi ekonomi tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Karena anggaran pembangunan mencapai Rp 1.842,5 triliun.

Selain itu, SBY mengatakan cadangan devisa yang sebelumnya US$ 124,6 miliar kini menjadi US$ 110,5 miliar. "Dalam sepuluh tahun terakhir investasi luar dan dalam negeri mencapai Rp 2.296 triliun," kata dia.

HUSSEIN ABRI YUSUF

Berita terpopuler:

Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Chatib: Siapa Pun Presidennya, Naikkan Harga BBM
Dahlan Iskan: Dirut PLN Minta Segera Diganti

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

5 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya