Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan pemerintah baru memiliki ruang untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) selain langkah lain untuk menutupi lubang defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. "Dalam dokumen APBN sudah diberikan ruang. Kalau pemerintah menaikan atau menyesuaikan harga BBM dipersilakan," ujarnya selusai Seminar Indonesia Eximbank bertema"Kebijakan Sektor Perekonomian Dalam Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional" di gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis, 14 Agustus 2014.
Menurut Anny, pemerintah baru harus sudah paham betul apa yang harus segera dilakukan bagi masyarakat setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar. Dari sekian banyak persoalan, isu subsidi BBM merupakan fokus utama yang harus segera diselesaikan pemerintah. "Tapi pengambilan keputusannya, kan, harus melihat banyak faktor. Ekonomi, sosial-politik, dan sebagainya," katanya. (Baca: Tim Jokowi Bantah Batal Diundang Bahas APBN)
Anny menjelaskan, postur anggaran saat ini masih menyisakan defisit. Untuk menutupinya, penghapusan subsidi bahan bakar dan energi bisa menjadi salah satu solusi selain menaikkan pendapatan melalui sektor pajak. "Dua-duanya harus dilakukan. Upaya menaikkan pajak dengan cara-cara harus memberikan insentif juga harus kita lakukan, misalnya, pajak UMKM, sehingga UMKM jadi teregistrasi," katanya.
Ia menambahkan, dalam pidato kenegaraan yang akan dibacakan Jumat, 15 Agustus 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menyampaikan hal mengenai kebijakan fiskal dan postur anggaran tahun depan yang termuat dalam RAPBN 2015. "Itu nanti kita lihat prosesnya, prioritas utama akan disusun pada masa pemerintahan baru," ujar Anny. (Baca:Menkeu: Subsidi BBM Turun, Defisit APBN 2015 Terpangkas)
Draf tersebut, tutur Anny, sebagian besar berisi hal-hal mendasar, seperti penggajian pegawai negeri sipil dan belanja pegawai. Adapun pengajuan inisiatif atau program baru bakal dilakukan pemerintah baru lewat APBN Perubahan 2015. "Harus didisikusikan dengan kementerian lain, agar bisa men-deliver janji pemerintahan baru dengan kebijakannya sesuai pilpres (pemilihan presiden)," ujarnya.
