Masih Banyak Pengendara Kecele di SPBU Rest Area

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Sabtu, 9 Agustus 2014 17:38 WIB

Pengumuman di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertuliskan "mohon maaf SPBU ini tidak menjual premium bersubsidi" di rest area kilometer 13,3 tol Tangerang-Merak, Banten, Sabtu 9 Agustus 2014. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengaku kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berjalan beberapa hari memberikan dampak baik, di mana mampu meningkatkan konsumsi BBM non subsidi. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pelarangan penjualan bahan bakar jenis Premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di rest area jalur jalan tol yang mulai berlaku tiga hari lalu belum sepenuhnya diketahui masyarakat. Beberapa pengendara terlihat putar balik saat mengetahui adanya pengumuman tersebut di SPBU.

Di SPBU rest area jalur Jalan Tol Jakarta-Tangerang Km 13,5, misalnya, beberapa pengendara sebelum masuk ke tempat pengisian BBM umumnya berjalan pelan sambil membaca pengumuman. Begitu tahu Premium tak di jual, mereka bergegas pergi. "Saya tak jadi beli, ternyata tak jual Premium, baru tahu," ujar Daniel Syamsudin, pengendara, saat ditemui pada Sabtu, 9 Agustus 2014. Menurut dia, kebijakan pemerintah cukup memberatkan masyarakat. "Kalau begini, saya ngisinya di luar jalan tol saja."

Hampir sama dengan Daniel, Jerfry, pengendara lain, mengaku terpaksa membeli Pertamax. Alasannya, bahan bakar mobilnya tak mencukupi hingga tempat tujuan. "Cuma ngisi Rp 50 ribu, asalkan sampai tujuan," tuturnya. Penolakan tak hanya disampaikan secara lisan. Di salah satu SPBU rest area juga terdapat spanduk penolakan. "Tak semua pengguna semua jalan tol orang kaya. Mereka juga butuh subsidi," bunyi tulis di spanduk tersebut.

Walaupun banyak yang tak setuju, ada juga pengendara yang mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Ida, misalnya, mengaku tak terlalu mempermasalahkan pelarangan Premium di SPBU rest area. Ida sendiri mengaku pengguna Pertamax sejak lama. Selain demi perbaikan anggaran pemerintah, penggunaan Pertamax diakuinya lebih bagus bagi kondisi kendaraan.

Mulai 6 Agustus 2014, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas melarang SPBU rest area menjual bahan bakar minyak bersubsidi. Aturan ini, menurut Andi, untuk menekan volume penggunaan BBM bersubsidi yang terus membengkak.

FAIZ NASHRILLAH

Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Ketua Gerindra Jakarta Ancam Culik Ketua KPU
SBY Buka Suara Soal Pencopotan KSAD Budiman
Saksi Prabowo Bikin Hakim MK Geleng Kepala

Berita terkait

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

4 September 2022

Pertamina: Kenaikan Harga BBM Jangan Dikaitkan dengan Aplikasi MyPertamina

Kenaikan harga BBM tak menyurutkan rencana perseroan membatasi penyaluran Pertalite dan Solar agar tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

11 Mei 2017

Puasa, Pertamina Tambah Stok BBM di Kalimantan

Pertamina Balikpapan akan menambah kuota BBM selama puasa sebesar 7 persen.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

5 Januari 2017

Jokowi Minta Impor BBM Ditekan

Presiden Joko Widodo mengingatkan separuh dari kebutuhan BBM dalam negeri dipenuhi dari impor.

Baca Selengkapnya

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

25 November 2016

Pertamina dan AKR Jadi Penyalur BBM Tertentu 2017

Pemerintah menunjuk badan usaha penyalur bahan bakar minyak (BBM) tertentu dan penugasan 2017.

Baca Selengkapnya

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

30 September 2016

Premium Belum Jadi Dihapus, Ini Sebabnya  

Pemerintah belum bisa mewujudkan rencana penghapusan bahan bakar minyak jenis Premium kendati masyarakat mulai beralih dari Premium.

Baca Selengkapnya

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

6 Mei 2016

Libur Panjang, Konsumsi BBM Pertamina Naik 10 Persen

Pertamina memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi mengalami kenaikan sekitar 10 persen saat libur panjang.

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

3 Februari 2016

Kementerian ESDM: Premium di Jakarta Bisa Dihapus  

Pemerintah akan melihat aspek untung-rugi menghapus Premium.

Baca Selengkapnya

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

25 Juni 2015

Ini Beda Premium, Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Plus

Pertalite sudah disetujui DPR untuk dipasarkan.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

16 Juni 2015

Antisipasi Lebaran, Pertamina Tambah Impor Premium  

Dalam kondisi normal, konsumsi Premium rata-rata 76.258 kiloliter per hari.

Baca Selengkapnya

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

22 April 2015

Pertamina Klaim Pertalite Lebih Ramah Lingkungan  

Emisi karbon Pertalite di bawah Premium.

Baca Selengkapnya