TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan pemerintah yang meniadakan penjualan bahan bakar jenis Premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ruas jalan tol untuk mengurangi jumlah subsidi dinilai mematikan pengusaha SPBU. “SPBU tol menjerit. Semua lengang seperti lapangan bola,” ujar L. Hermawan, Wakil Ketua Bidang SPBU Himpunan Pengusaha Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas DKI Jakarta, kepada Tempo, Jumat, 8 Agustus 2014.

Hermawan mengatakan kebijakan yang diberlakukan sejak tiga hari lalu ini belum tentu mendorong masyarakat untuk berpindah ke bahan bakar jenis Pertamax seperti yang diharapkan sebelumnya. Akibatnya, Pertamax tetap tak terjual karena konsumen lebih memilih mengisi Premium di dekat pintu masuk jalan tol.

“Kita kan tahu tabiat orang Indonesia, selama masih ada barang murah, bisa dipakai, dengan jenis yang mirip, kenapa harus beli yang mahal, meski kualitasnya lebih baik,” ujarnya. (Baca: BPH Migas Klaim Pengendalian BBM Efektif)

Menurut dia, pengguna jalan tol akan merugi jika terpaksa membeli Pertamax di ruas jalan tol. Apalagi pengguna jalan tol sudah membayar tarif tol yang juga tidak murah. "Kalau masih harus ditambah membeli BBM nonsubsidi, pengguna akan keberatan. Jadi, mereka memilih alternatif untuk melakukan pengisian di SPBU yang paling dekat pintu tol."

Hermawan berpendapat, semestinya pemerintah mempertimbangkan efek samping yang ditimbulkan akibat kebijakan yang telah berlangsung selama tiga hari tersebut. Salah satu efek sampingnya adalah tempat peristirahatan di SPBU jalan tol menjadi sepi, sehingga pengusaha di sekitar SPBU ruas jalan tol turut merugi. (Baca juga: Solar Dibatasi, Pengusaha Angkutan Bersiasat)

Meski begitu, dia belum dapat memprediksi jumlah kerugian yang terjadi di SPBU jalan tol. Rencananya, pihaknya akan melakukan evaluasi saat empat-lima hari kebijakan tersebut berjalan. "Tidak tahu angka pastinya. Yang jelas, hari kedua saja sudah kelihatan bahwa cara ini tidak efektif," paparnya singkat.

Hermawan menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan siap membantu jika dilakukan dengan cara yang tepat dan adil. Menurut dia, cara yang lebih efektif untuk mengurangi subsidi BBM adalah memotong jatah BBM di SPBU secara rata di tiap wilayah dan mengawasi dengan ketat, terutama di daerah Jawa dan Kalimantan yang disinyalir sering terjadi penjualan BBM subsidi secara ilegal. (Baca: Pembelian Dibatasi, Konsumsi Solar Turun 9 Persen)

CANTIKA BELLIANDARA

Baca juga:
Kisah Pocong di Foto Syahrini Saat Umrah
5 Gugatan Prabowo yang Dipertanyakan Hakim MK
Orang Kaya Baru Indonesia Tersebar di Pedalaman
Merasa Kecewa, Pendukung Prabowo Pindah Dukungan