SPBU di Km 39 Tol Jakarta-Cikampek Sepi Pembeli setelah pemerintah menerapkan larangan penjualan Premium di jalan tol. Mereka memilih mengisi bahan bakar di SPBU di luar jalan tol. TEMPO/Dewi Rina
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Andy Noorsaman Sommeng mengatakan aturan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang berlaku sejak 1 Agustus lalu mulai menunjukkan hasil. "Konsumsi solar subsidi di Sumatera bagian selatan turun lima persen. Begitu pun sebaliknya, konsumsi bahan bakar nonsubsidi naik 5 persen," ujarnya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat, 8 Agustus 2014. (Berita sebelumnya:Pembelian Dibatasi, Konsumsi Solar Turun 9 Persen)
Selain itu, kata Andy, kondisi yang sama terjadi di Medan. Di Medan, konsumsi bahan bakar subsidi turun hingga belasan persen setelah pengendalian ini. Sebaliknya, konsumsi bahan bakar nonsubsidi mulai naik. "Arti dari data tersebut ialah kemampuan masyarakat untuk membeli bahan bakar nonsubsidi itu sudah ada," katanya. (baca:Tarif Bus Naik 60 Persen, Inflasi Naik 0,5 Persen)
Ia mengakui kebijakan pengendalian bisa menghemat volume konsumsi BBM subsidi hingga 2,2 juta kiloliter. Besaran volume tersebut terdiri atas solar yang dihemat 1,3 juta kiloliter dan Premium yang mencapai 900 ribu kiloliter. "Jika dirupiahkan, maka kebijakan pengendalian BBM subsidi ini bisa menghemat anggaran hingga Rp 15 triliun," kata Andy.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan mengatakan bahwa kebijakan pembatasan solar bersubsidi yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hanya efektif 5 persen dalam menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Hingga akhir tahun, saya prediksi hanya 1 juta kiloliter BBM bersubsidi yang mampu dihemat oleh pemerintah," kata Mamit ketika dihubungi Tempo, Kamis petang, 7 Agustus 2014. (baca:Pembatasan BBM Hanya Tekan Konsumsi 5 Persen)
Mamit mengaku pesimistis dengan target BPH Migas yang mengklaim mampu menghemat sejumlah 2,5 juta kiloliter BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2014. Ia justru menilai kebijakan itu menyusahkan pengendara dan pada akhirnya memicu kenaikan tarif angkutan umum dan angkutan logistik. "Saya kira kebijakan pemerintah ini masih kurang tepat, masih setengah hati walaupun niatnya baik," kata dia.
