Proyek Infrastruktur Agar Lebih Diperhatikan Meneg BUMN
Reporter
Editor
Rabu, 30 Maret 2005 21:04 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) diharapkan turut berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Karena sumber dana yang ada dari perbankan hanya berupa dari dana jangka pendek, seperti deposito tiga bulan. Sehingga dikhawatirkan akan terjadi missmatch (ketidakcocokan). "Mau tidak mau Menteri Negara BUMN harus turun tangan dalam proyek infrastruktur,"kata Anggota Komisi XI DPR RI, Dradjat Wibowo dalam diskusi bulanan Masyarakat Profesional Madani tentang Pembiayaan Pembangunan Proyek Infrastruktur di Jakarta, Rabu (30/3). Peran serta Meneg BUMN, menurut Dradjat, berupa penyusunan buku petunjuk investasi yang akan diarahkan pada investasi infrastruktur. Karena, sekarang uang Jamsostek yang ada lebih banyak ditanam di bank-bank yang tidak jelas. "Jadi duit-duit yang nganggur di Jamsostek dan Taspen bisa ditaruh untuk pembangunan jalan dari pada nganggur,"kata Dradjat. Dradjat menyatakan, peraturan mengenai kelonggaran Batas Maksimum Pembayaran Kredit (BMPK) yang ada juga dinilai tidak dapat menolong. Karena yang paling banyak diperlukan adalah sumber-sumber jangka panjang yang hanya ada dalam Jamsostek dan Taspen. "Makanya BUMN yang harus turun tangan karena yang menguasai mayoritas kedua saham itu dia,"kata Dradjat.Bahkan, kelonggaran BMPK yang selama ini diterapkan tersebut justru bukan merupakan solusi yang tepat dalam pembiayaan proyek infrastruktur. "Kelonggaran BMPK bukan solusi tapi justru membawa risiko sangat besar," ujar Dradjat.Karena dalam proyek infrastruktur yang ada saat ini sudah menjadi ajang perebutan oleh para penguasa. Sehingga para pemenang tender proyek infrastruktur dikhawatirkan akan mengeruk keuntungan dari proyek tersebut. "Perlu diwaspadai, karena biaya proyek infrastruktur mayoritas tidak dibiayai APBN tapi perbankan," kata Dradjat.Pendapat senada juga dikemukakan Ketua Tim Infrastruktur, Raden Pardede. Menurutnya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur harus segera ditetapkan strategi pembiayaan. "Strategi pembiayaan dengan pengitunganjangka panjang sangat tepat diterapkan disini,"katanya.Suryani Ika Sari