Calon Presiden nomor urut dua, Joko Widodo memaparkan visi dan misi dalam acara Debat Capres 2014 yang berlangsung di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, 15 Juni 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Debat calon presiden seri II pada Ahad malam dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial juga menyinggung masalah kontrak perusahaan-perusahaan tambang asing. Calon presiden Prabowo Subianto menanyakan apa yang akan dilakukan Joko Widodo terhadap kontrak perusahaan asing jika kelak menjadi presiden.
Menurut Jokowi, salah satu yang bisa dilakukan adalah renegosiasi kontrak yang telah selesai. Untuk kontrak yang masih berjalan, renegosiasi hanya bisa dilakukan kalau ada celah dalam substansi kontrak. (Baca: Debat Capres Akan Pengaruhi IHSG Hari Ini)
"Kami akan kalkulasi kembali. Yang penting adalah kekayaan alam sebesar-besarnya harus digunakan untuk kemakmuran rakyat banyak," kata Jokowi menjawab pertanyaan Prabowo dalam debat pada Ahad, 15 Juni 2014, di Hotel Grand Melia. "Tentunya ada peluang renegosiasi kontrak. Penting juga bagi kita untuk setiap kontrak yang ada harus dilakukan secara detail."
Debat yang dimoderatori Ahmad Erani Yustika, dosen Universitas Brawijaya dan Direktur Indef, ini juga membahas kesehatan dan pendidikan. Dalam penjelasannya, Jokowi kembali menjabarkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar yang akan diterapkan untuk masyarakat tingkat bawah jika dirinya menjadi presiden. "Yang perlu dibangun adalah sistemnya, bukan hanya anggarannya," tutur Jokowi.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
6 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
