TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jakarta Raya, Sarman Simanjorang berharap posisi menteri strategis di kabinet tak diduduki utusan dari partai politik. Menurutnya, posisi penting seperti kementerian perekonomian sebaiknya diisi oleh para profesional di bidang ekonomi.
"Kalau utusan partai cenderung membawa kepentingan partainya dan tidak tahu-menahu tentang strategi ekonomi," kata Sarman kepada Tempo, Jumat, 6 Juni 2014. (Baca: Jokowi Belum Tentukan Calon Menteri Agama dari NU)
Sarman menyarankan calon anggota kabinet diambil dari pengusaha. Dengan demikan, pemerintah dan pengusaha dapat saling bersinergi untuk memajukan perekonomian Indonesia.
Pandangan ini disampaikan Sarman dalam diskusi kelompok terfokus tentang Presiden/Wakil Presiden dan Kabinet Baru Harapan Pengusaha yang diselenggarakan HIPPI. Hasil dari diskusi ini akan diserahkan pada kedua pasang calon kandidat Presiden untuk menjadi masukan dalam menentukan kebijakan ekonomi.
"Dunia usaha ingin menyampaikan gagasan pada pemerintah agar kebijakan ke depan adalah yang pro dunia usaha dan menciptakan iklim usaha yg kondusif," kata Sarman menjelaskan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri, Noke Kiroyan menyampaikan selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kadin jarang dilibatkan. "Kami sering terkaget-kaget dengan adanya aturan baru dari pemerintah," kata Noke. (Baca: Bertemu Jokowi Slank Usulkan 46 Calon Menteri)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
