Jelang Lebaran, Kendaraan Bertambah 10 Kali Lipat  

Selasa, 20 Mei 2014 13:29 WIB

Supir truk ini turun dari kendaraannya dan duduk di pembatas jalan, pada saat terjebak kemacetan berhari-hari di jalur Pantura, di kawasan Pamanukan, Subang, Jawa Barat, (22/1). TEMPO/Aditya Herlambang

TEMPO.CO, Cirebon - Lalu lintas harian rata-rata di sepanjang jalan pantai utara Jawa (pantura) diprediksi akan naik sampai 1.000 persen atau sepuluh kali lipat pada puncak Lebaran. Kepadatan lalu lintas diperkirakan akan mulai sejak H-7. "Kemungkinan lalu lintas pantura sekitar 110 ribu kendaraan per hari," kata Kepala Bagian Operasi Korlantas Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Istiono di Cirebon, Selasa, 20 Mei 2014. (baca juga:Jalan Jateng dan Jatim Siap Dilalui Pemudik)

Istiono menjelaskan pada hari biasa sekitar 11 ribu kendaraan melintas di jalur pantura. Lalu lintas pantura padat karena jalur tersebut menjadi tulang punggung infrastruktur atas aktivitas ekonomi masyarakat. Di sepanjang pantura, arus lalu lintas terpadat terjadi di daerah Jawa Barat.

"Begitu masuk jalur Semarang, Jawa Tengah, pantura terbelah dua ke timur atau ke selatan, jadi tak terlalu padat," kata dia.

Kepolisian memastikan akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas pada saat mudik dan operasi ketupat. Untuk rekayasa lalu lintas, Kepolisian menggandeng Direktorat Bina Marga serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan prasana jalan. Kerja sama tersebut di antaranya membuat pembatas jalan (mount block) untuk memblokir putaran balik yang rawan kemacetan.

Istiono menyayangkan masyarakat seringkali mengubah prasarana pemblokiran putaran balik itu. "Hanya kalau pakai semen, masyarakat malas merusak. Kalau yang lain pasti dirusak," katanya. (baca:PU: Separuh Jalur Pantura Sudah Diperbaiki)

Kepolisian akan menggelar Operasi Ketupat sejak H-7 hingga H+7 Lebaran. Saat ini sedang dibahas aspek perencanaan, kesiapan personel, penyediaan sarana dan prasana, serta logistik. "Untuk jumlah personel, kami sedang menghitung berapa yang akan di-floating. Kalau tahun kemarin sekitar 89.000 personel," katanya.

ALI HIDAYAT





Berita lain:
Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
Profil Wisnu Tjandra, Bos Artha Graha yang Hilang
Inanike, Pramugari Garuda yang Salat di Pesawat
Anak Buah Hilang, Ini Kata Tomy Winata


Advertising
Advertising

Pengamat: Hanya Dua Poros Capres, Jokowi Untung


Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

9 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya