TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Hon Hai Precision Industry Co Ltd, atau yang dikenal dengan nama dagang Foxconn menandatangani Letter of Intend di kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 7 Februari 2014.
Saat itu, Direktur Foxconn, Terry Gou menyebut nilai investasi perusahaannya di Jakarta akan mencapai US$ 1 Miliar, atau setara dengan Rp 12 Triliun untuk jangka waktu 3-5 tahun. Gou juga berpromosi, investasi ini bisa menyerap tenaga kerja muda di Jakarta maupun daerah lain. (Baca: Temui Jokowi, Foxconn Janji Investasi Rp 12 Triliun)
Sebelum LOI ditandatangani, Foxcon sibuk tawar-menawar dengan pemerintah Indonesia. Selama dua tahun, perusahaan Taiwan ini mengajukan beberapa permintaan. "Yang jelas, permintaan mereka bermacam-macam. Kami hanya bisa mengabulkannya sepanjang ada dalam peraturan," kata Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, Budi Darmadi, akhir Maret lalu.
Berikut adalah tiga permintaan Foxconn yang diajukan pada pemerintah.
1. Pembebasan pajak penghasilan dalam periode tertentu (tax holiday) Beredar kabar, Foxconn meminta keringanan selama pajak selama 20 tahun. Ini bertentangan dengan aturan yang menyebutkan pembebasan pajak maksimal 10 tahun. "Pemerintah tidak serta-merta mengabulkannya karena tidak sesuai dengan aturan," kata Budi.
2. Pembebasan bea masuk Foxconn meminta pemerintah menerapkan pembebasan bea masuk untuk impor mesin dan peralatan pabrik serta bahan baku yang belum dapat dibuat di Indonesia. Untuk permintaan ini, Budi mengatakan pemerintah bisa mengabulkannya.
3. Pembangunan fasilitas riset Mereka meminta Kementerian Perindustrian, untuk ikut membuat penelitian maupun mendukung pembuatan laboratorium dan lain-lain yang menunjang kegiatan produksi Foxconn. Permintaan ini, juga diminta Foxcon ke China. "Proses ini sedang kami jalankan dan saya merasa proses itu hanya akan makan waktu 2 atau 3 bulan," kata Menteri Perindustrian M.S Hidayat awal Maret lalu.
Ekonom Ini Sebut Tren PHK Bakal Berlanjut hingga Tahun Depan
25 Desember 2023
Ekonom Ini Sebut Tren PHK Bakal Berlanjut hingga Tahun Depan
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal mengatakan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih akan berlanjut hingga tahun depan. Mengapa?
