TEMPO Interaktif, Jayapura: Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Papua, baik dari Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Timika, Keuskupan Manokwari-Sorong, dan Keuskupan Agats-Asmat, menyerukan perdamaian di seluruh Papua. Seruan ini menyusul masih banyaknya konflik yang muncul setelah UU Otonomi Khusus Papua disahkan, dan disusul dengan pengesahan PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua, serta dilantiknya 7 anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Papua. Menurut Loury da Costa dari SKP Manokwari-Sorong, konflik yang ditimbulkan akibat penerapan kebijakan politik masih merupakan ancaman yang serius bagi upaya mewujudkan Papua sebagai tanah damai. "Misalnya saja, di berbagai wilayah seperti KotaSorong, Raja Ampat, Mimika, Jayawijaya, dan Tolikara, pelanggaran-pelanggaran dan pertikaian politik selama pelaksanaan pemilu legislatif tetap tidak dapatdiatasi," ujarnya, Jumat (18/2)di Jayapura.Loury juga memprihatinkan dua berkas perkara yang telah diselidiki Komnas HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung, yakni perkara Wasior (13 Juni 2001) dan Wamena (4April 2003) yang tak jelas nasibnya. "Kami kuatir nasib yang menimpa perkara Abepura (7 Desember 2000) akan terulang lagi, ketika korban harus menunggu lebih dari tiga tahun sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan HAM Permanen di Makassar," ujarnya.Cunding Levy-Tempo
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
13 jam lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
3 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti
12 hari lalu
Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua
Baca SelengkapnyaTNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM
12 hari lalu
TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Letda Inf Oktovianus Sogalrey.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis
13 hari lalu
Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
44 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaTugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD
16 Februari 2024
Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?
Baca SelengkapnyaCerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi
12 September 2023
Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.
Baca SelengkapnyaRakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste
6 Juli 2023
Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.
Baca SelengkapnyaAsal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir
6 Juni 2023
Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir
Baca Selengkapnya
