TEMPO.CO, Jakarta - Proyek sensus ekonomi yang akan dilaksanakan pada 2016 diprediksi bakal menghadapi tantangan berat berupa penolakan responden. Sebab, responden menganggap sensus ini berkaitan dengan pajak yang harus dibayarkan.

"Jangan takut memberikan data kepada petugas sensus. Karena data itu rahasia, tidak akan kita ekspose. Ada undang-undang yang mengaturnya," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Jakarta, Kamis, 27 Maret 2014.

Menurut Suryamin, sejak 2013 BPS sudah mulai mempersiapkan sensus ekonomi. Persiapannya termasuk panjang karena obyek yang bakal disensus memiliki variabel yang bervariasi. Saat ini BPS masih melakukan studi, terutama soal pemilahan unit observasi yang akan diteliti.

Senada dengan Suryamin, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Nyoto Widodo menyatakan tantangan terberat dalam pelaksanaan sensus ekonomi adalah penolakan responden. "Ini berkaitan dengan euforia kebebasan. Mereka bisa bebas untuk menolak disensus," ujarnya.

Nyoto mencontohkan sensus di dua kawasan bisnis di Jakarta, yakni Tulodong dan Kuningan, yang banyak dihuni perusahaan. Dia menyatakan tak semua perusahaan di kedua kawasan itu mau disensus oleh BPS. "Makanya kita bekerja sama dengan pemda DKI untuk melakukan melakukan pendekatan kepada para pengusaha itu," ujarnya.

AMIR TEJO