Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok terlihat dari ketinggian, Jakarta, Kamis (21/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Logistik Frowarder Indonesia (ALFI) menilai pemerintah belum serius mendukung industri logistik melalui pembangunan infrastuktrur yang memadai. "Solusi berupa Short Sea Shipping itu hanya temporer saja. Yang penting infrastrukturnya bukan hanya pelabuhan, tapi juga jalan dan bandara," kata Ketua Dewan Pembina ALFI, Chris Kanter, ketika ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Senin, 17 Maret 2014.
Ketua Umum ALF, Iskandar Zulkarnain, juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur untuk memudahkan pengangkutan barang penting karena Indonesia negara kepulauan. Menurut dia, beban industri saat ini tinggi. Oleh karena itu, perkembangan infrastruktur penting untuk diperhatikan. "Kita negara kepulauan, harusnya punya contoh menerapkan infrastruktur yang bagus," ujar Iskandar.
Berdasarkan Data World Economic Forum pada tahun 2013, Indonesia menempati urutan ke-83 dari 148 negara terkait kualitas infrasruktur. Infrastruktur itu meliputi kualitas jalan yang dinilai berada di peringkat 78 dari 148 negara, kualitas infrasruktur kereta api peringkat 44 dari 148 negara, kualitas infrastruktur pelabuhan peringkat 89 dari 148 negara, kualitas infrastuktur transportasi udara peringkat 68 dari 148 negara.
ALFI menilai kebijakan terkait industri logistik masih belum terintegrasi. Sistem Logistik Nasional yang sudah dicanangkan juga belum diimplementasikan dengan tepat. "Bidang usaha logistik ini sangat menguntungkan. Bayangkan jika cost logistic-nya rendah dan infrastruktur memadai, maka ada berapa investasi yang masuk ke Indonesia," kata Chris Kanter.
