Kontrak label Halal AHFS yang ditandatangani Mohammed Lotfi, Diruktur AHFS dengan ketua MUI, Amidhan Shaberah. Istimewa
TEMPO.CO , Jakarta - Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo, mengaku belum mengetahui adanya masalah sertifikasi label halal untuk daging impor dari Australia. "Kami belum terima ada laporan. Kalau begitu akan langsung kami koordinasikan, langsung ambil sampel," katanya pada Tempo di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2014.
Seperti dilansir majalah Tempo "Astaga Label Halal" yang terbit pekan ini, pabrik pemotongan daging yang berdiri sejak 1981 di Australia memproses daging halal dan daging non-halal dalam satu lokasi dan peralatan yang sama. Di pabrik itu, daging dengan klasifikasi halal diolah pada pagi hari. Kemudian pada siang hingga sore hari, di tempat yang sama dan pisau yang sama, daging non-halal diolah. Daging-daging ini diberi sertifikasi halal kemudian diekspor ke Indonesia. (Baca juga : DPR Minta Labelisasi Produk Halal Dikenai Biaya)
Widodo mengatakan belum bisa menentukan apakah importasi dari Australia akan dihentikan atau tidak. Menurut dia, penghentian impor harus menunggu hasil pemeriksaan Kemeterian Perdagangan dan koordinasi internal kementerian. "Tidak bisa langsung dihentikan. Harus ada koordinasi dulu," katanya. (Baca juga : Amidhan Membantah, Dokumen Tunjukkan Lain)
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia (Aspidi)Thomas Sembiring, menjamin daging yang diimpor dari Australia semua berlabel halal. Menurut dia, sertifikasi diberikan oleh lembaga komunitas Muslim yang dipilih MUI. Sampai di Indonesia, kata dia, daging pun diperiksa oleh badan karantina Kementerian Pertanian. (Berita terkait : Tarif Survei MUI US$ 5.700)
"Tidak mungkin. Ini sudah disertifikasi dari lembaga yang dipilih MUI. Jadi kalau pilihan impor dari Australia harus memilih RPH yang boleh ekspor ke Indonesia," katanya. (Artikel terkait : Surat Lengkap El-Mouelhy Soal Label Halal MUI)
Ia mengatakan meski tidak dicampur tapi pengolahan daging halal dan non-halal digabung maka proses tidak sesuai ini pasti akan ketahuan oleh lembaga pemberi sertifikat halal yang ditunjuk MUI tersebut.
