TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera membuat kesepakatan investasi dengan Foxconn Technology Co. Ltd. Menurut dia, selama dua tahun ini Foxconn terus bernegosiasi dengan Indonesia, tetapi tak kunjung melegalkan kesepakatan investasi dengan Indonesia.
"Saya bersyukur kalau akhirnya investasi itu bisa direalisasi segera dengan DKI Jakarta. Namun, Foxconn harus didesak terus oleh DKI Jakarta," kata Hidayat. Dalam dua tahun ini, semua info yang dia inginkan sudah diberikan oleh pemerintah.
Menurut dia, dalam penandatanganan komitmen investasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhir pekan lalu, kedua belah pihak hanya sepakat menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding). Akan tetapi, Hidayat menegaskan MOU sifatnya belum mengikat. "Mereka baru mau teken MOU kan Apil dan itu harus diikuti dengan business agreement. DKI harus mendesak sampai benar-benar investment agreement," katanya.
Hidayat menyambut baik komitmen investasi Foxconn tersebut. Ia mengatakan rencana investasi dengan mitra lokal terdahulu terganjal masalah lahan. Namun kini masalah tersebut sudah teratasi dengan kesediaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan lahan seluas 200 hektar. "Bagus karena DKI Jakarta sanggup memenuhi syarat mereka untuk menyediakan tanah. Dari dulu kan problemnya itu. Saya harapkan cepat," katanya.
Dalam realisasi investasi Foxconn, Kementerian Perindustrian tidak akan memiliki peran karena sifat perjanjian antara Foxconn dan Pemprov DKI Jakarta murni business to business agreement. Menurut Hidayat, yang terpenting realisasi investasi ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap importasi telepon seluler.
"Saya ingin agar situasi yang mendesak, yaitu importasi tiap tahun sudah 75 juta ponsel itu bisa kita kurangi. Hal ini hanya bisa terjadi kalau perusahaan multinasional bisa masuk dan investasi di sini," katanya.
Seperti diberitakan, pekan lalu perusahaan teknologi informasi asal Taiwan, Foxconn Technology Group, menjalin kerja sama investasi senilai US$ 1 miliar dengan Pemerintah DKI Jakarta. Nilai investasi tersebut akan direalisasikan dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun dalam bentuk pembangunan pabrik.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
3 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
