Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (kiri), bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Nur Achmad Affandi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah menetapkan kriteria seorang presiden. Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan kriteria utama presiden adalah harus business friendly, atau siap mengatasi segala persoalan dalam dunia usaha. "Dia harus peka terhadap isu ekonomi dan punya keberpihakan pada produk nasional," kata dia dalam konferensi pers di Menara Kadin Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 27 Januari 2014.
Suryo mengatakan kriteria lain yang harus dimiliki presiden baru adalah keberanian menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlalu dibebani subsidi BBM.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pebisnis terhambat. "Subsidi BBM sudah terlalu lama menggerogoti ruang fiskal kita. Semoga presiden baru mampu menghapuskannya," ujarnya.
Menurut Suryo, anggaran subsidi BBM yang mencapai Rp 250 triliun pada 2013 sangat tidak ideal. Sebab, nilai subsidi BBM menjadi belanja terbesar di dalam anggaran negara, mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan kebutuhan lain. Dia memperkirakan dalam dua tahun mendatang, subsidi BBM akan membengkak. "Sehingga terjadi pemborosan dan struktur APBN yang rapuh."
Besarnya subsidi BBM juga dinilai Suryo turut menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah. Sebab, kepercayaan pelaku pasar pada reformasi ekonomi Indonesia menurun. Ketergantungan pada subsidi BBM, kata Suryo, menyebabkan membengkaknya nilai impor. Akibatnya, sektor perdagangan dan transaksi berjalan nasional terus mengalami defisit.
