Banjir yang merendam pemukiman kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/3). Banjir disebabkan oleh meluapnya sungai Cisadane akibat air kiriman dari Bogor serta alih fungsi hutan lindung menjadi villa di hulu Cisadane kawasan Gunung Salak. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arie Setiadi Moerwanto mengatakan perkiraan awal anggaran proyek sodetan Ciliwung-Cisadane sebesar Rp 1,8 triliun. Saat ini kementerian sedang mengkaji studi pra-kelayakan.
"Setelah stakeholder lain seperti DKI Jakarta dan Tangerang sepakat baru dibangun biar tidak boros. Kalau tidak disepakati semua pemangku kepentingan lain nanti sayang uang keluar banyak tetapi enggak bisa dibangun," katanya saat ditemui Tempo di kantornya, Senin 20 Januari 2014. (Baca juga : Jokowi Rembuk Banjir di Katulampa, Ini Hasilnya )
Proyek sodetan yang bernama shortcut tunnel ini berupa terowongan bawah tanah yang menghubungkan kali Ciliwung dengan kali Cisadane. Terowongan ini memiliki panjang 2,9 kilometer dengan diameter enam meter. Dibangun dengan elevasi tanah kali Ciliwung di level 362 meter dan elevasi tanah Cisadane di level 310 meter.
Arie mengatakan pihaknya sedang mengkaji ulang proyek sodetan Ciliwung-Cisadane. Arie menuturkan pengkajian ulang proyek sodetan diharapkan mampu menyelesaikan pertentangan dari beberapa pihak. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Muhammad Hasan, memprediksi pengkajian ulang proyek sodetan ini selesai pada bulan Oktober tahun ini. (Baca juga : Sodetan Ciliwung-Cisadane Tak Bikin Tangerang Banjir)
"Kalau stakeholder sudah sepakat pada bulan Oktober, maka selanjutnya diadakan tender. November bisa dimulai pengerjaannya," katanya. Arie mengatakan tender pengerjaan proyek ini berupa desain dan bangunan seperti dalam proyek tunnel Ciliwung dan Kanal Timur.
Dia memprediksi lama pengerjaan proyek Cisadane-Ciliwung ini akan memakan waktu sekitar dua tahun. Arie mengatakan hambatan proyek ini ada dalam perijinan yang berupa kesepakatan para pemangku kepentingan. "Pembebasan lahan hanya ada di hulu dan hilir karena proyeknya ada di bawah tanah," katanya.
