TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan dampak pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI) belum akan terasa pada tahun depan. Investasi pada 2014, kata dia, belum akan naik secara signifikan meski beberapa sektor dilonggarkan untuk pemodal asing. "Investor berhati-hati menjelang pemilihan umum, menunggu, siapa pemimpin baru yang akan terpilih," kata dia kepada Tempo, akhir pekan lalu.

Menurut Lana, dampak pelonggaran DNI baru akan terasa tiga tahun mendatang. Setelah presiden baru terpilih pada kuartal III 2014, investor baru berani menentukan sikap. Dengan demikian, realisasi investasi baru akan diperoleh setahun atau dua tahun kemudian.

Selain ada tenggang waktu, Lana juga pesimistis pelonggaran DNI di beberapa sektor akan membuat investor tertarik. Sebab, hal-hal yang menunjang investasi masih relatif buruk. Lana menyebut beberapa sektor penunjang yang masih buruk yakni birokrasi, perizinan, infrastruktur, dan korupsi atau suap. "Bila itu tidak diperbaiki maka sulit untuk menarik investasi," ujarnya.

Meski begitu, Lana menghargai upaya pemerintah untuk membuka DNI sebagai jalan untuk menutup defisit neraca pembayaran. Pelonggaran DNI juga akan memberikan pilihan bagi para investor. Namun Lana mengimbau pemerintah agar berhati-hati karena pelonggaran DNI bagi pemodal asing bisa menyebabkan defisit neraca perdagangan semakin besar. "Saat investor masuk ke sektor bandara, meraka akan mengimpor peralatan kerja," katanya.

Pekan lalu, pemerintah merampungkan revisi Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka, atau DNI. Pemerintah membuka peluang investor asing untuk memiliki saham cukup besar di berbagai sektor, di antaranya perhubungan, telekomunikasi, kesehatan, dan energi.

“Revisi ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengantisipasi dampak perlambatan perekonomian global dengan mendorong peningkatan investasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Selasa pekan lalu.

Namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar, mengatakan revisi aturan ini belum bisa mengembalikan target investasi pada 2014. Semula, BKPM mematok target investasi Rp 506 triliun pada 2014, namun angka itu kemudian dikurangi menjadi Rp 450 triliun.

Menurut Mahendra, krisis ekonomi global akan mempengaruhi niat investor sehingga revisi DNI belum langsung bisa meningkatkan penanaman modal di Indonesia. "Saya tidak bisa seoptimistis itu," kata Mahendra dalam open house di kediamannya, Rabu pekan lalu.

ANANDA PUTRI | ANGGA SUKMA WIJAYA