Tapering Dimulai, Pemerintah Belum Cairkan Swap  

Reporter

Jumat, 20 Desember 2013 21:04 WIB

Bambang Brodjonegoro. antaranews.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah belum perlu mencairkan swap meski bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/The Fed) sudah memutuskan mengurangi stimulus moneter (tapering off) pada Januari 2014. Menurut dia, dengan disepakatinya agreement swap dengan sejumlah negara, sudah cukup memberi kepastian jika Indonesia mempunyai lini pertahanan kedua.

"Cadangan devisa masih lima bulan impor, masih cukup bagus. Tidak harus kita menggunakan. Malah kalau kita menggunakan itu berbahaya untuk pasar," kata Bambang di kantor Kementerian Keuangan, Jumat, 20 Desember 2013.

Bambang mengatakan, saat ini pasar sudah mengantisipasi akan dilakukan pengurangan stimulus moneter oleh The Fed. Menurut dia, gejolak pasar sudah terjadi saat Gubernur Federal Reserve Ben Bernanke pertama kali mengeluarkan pernyataan akan melakukan pengurangan.

Dia tidak menampik jika kebijakan itu akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Menurut Bambang, rupiah akan mencerminkan fundamentalnya. "Jadi, yang selalu saya katakan, mau apa pun kondisi di luar, yang paling penting perkuat fundamental, yaitu kebijakan diarahkan mengurangi current account deficit," katanya.

Bambang mengatakan, pemerintah juga sudah mengantisipasi jika tapering dilakukan. Dari sisi moneter, sudah disiapkan bilateral swap. Sementara dari finansial, sudah ada stanby loan. Untuk bond, Bambang mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan bond stabilization framework. Sedangkan dari sisi anggaran, disiapkan pasal-pasal jika kejadian luar biasa. Adapun dari segi kebijakan fiskal, sudah keluarkan untuk mengurangi trade balance dan mendorong investasi.


"Jadi, saya pikir semuanya sudah. Tapi bukan berarti dengan mengeluarkan kebijakan itu, rupiah akan menjadi lebih baik, karena rupiah itu harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya," katanya.

Indonesia sudah meneken kerja sama bilateral swap dengan sejumlah negara. Kesepakatan terbaru adalah dengan Jepang beberapa waktu lalu. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, Bank Indonesia bersama Bank of Japan telah menandatangani Bilateral Swap Arrangement (BSA) pada 12 Desember 2013. Ia mengatakan, Jepang menambahkan nilai swap-nya dari US$ 12 milliar menjadi US$ 22,76.

Bilateral Swap Arrangement berguna menjaga likuiditas valuta asing di dalam negeri saat ketidakpastian pengurangan bertahap (tapering) stimulus moneter oleh The Fed. Dikhawatirkan kebijakan The Fed terus memberikan tekanan pada pasar keuangan di berbagai negara.


ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

22 Oktober 2022

Mengelola Utang Negara Melalui Pinjaman dan Hibah

Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang.

Baca Selengkapnya

Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

30 Mei 2021

Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

Pemerintah tengah merancang Perpres modernisasi alutsista untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Total anggaran mencapai Rp 1.773 triliun.

Baca Selengkapnya

Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

30 Mei 2021

Mengintip Anggaran Alutsista TNI 10 Tahun Terakhir

Kementerian Pertahanan mengklaim Presiden Jokowi sudah memberi lampu hijau. Pengadaan alutsista TNI bisa didapat lewat pinjaman asing.

Baca Selengkapnya

Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

30 Mei 2021

Beredar Draf Perpres Pengadaan Alutsista, Total Anggaran Disebut Rp1.773 T

Saat dikonfirmasi, Kemenhan enggan memastikan kebenaran besaran kebutuhan anggaran alutsista bagi TNI di draft Perpres yang beredar.

Baca Selengkapnya

Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

30 Mei 2021

Pengadaan Alutsista, Kemenhan dapat Pinjaman Asing Sampai Rp 100 T

Kemenhan mengatakan sumber dana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sedang dibahas berasal dari pinjaman luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

30 Mei 2021

Kemenhan Pastikan Perpres Pengadaan Alutsista Sudah Libatkan 3 Matra TNI

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemenhan membantah bila penyusunan Perpres alutsista tak melibatkan TNI sebagai pengguna.

Baca Selengkapnya

Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

29 Mei 2021

Kemenhan Sebut Presiden Jokowi Sudah Setuju Perpres Pengadaan Alutsista

Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah setuju Perpres pengadaan alutsista dengan skema anggaran pinjaman luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

21 Oktober 2020

Beri Pinjaman 7 Triliun Rupiah, Ini Harapan Jepang Dari Indonesia

Kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga tidak hanya membahas kerjasama saja, namun juga soal pemberian pinjaman ke Indonesia senilai 50 Miliar Yen.

Baca Selengkapnya

Pemulihan Pascabencana Indonesia, ADB Beri Pinjaman USD 500 Juta

20 November 2018

Pemulihan Pascabencana Indonesia, ADB Beri Pinjaman USD 500 Juta

ADB telah menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai US$ 500 juta untuk pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dapat pinjaman dari Jepang, Pembangunan MRT Fase 2 Siap Dimulai

31 Oktober 2018

Dapat pinjaman dari Jepang, Pembangunan MRT Fase 2 Siap Dimulai

Pembangunan jalur MRT fase 2 ini akan mendapat banyak kesilitan karena melewati banyak gedung tua dan Sungai Ciliwung.

Baca Selengkapnya