Menteri Perindustrian MS Hidayat (kedua kanan) didampingi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo (ketiga kiri), Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahajana (kanan) serta Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Strategis dan Industri Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih (kedua kiri), memimpin rapat koordinasi pengambilalihan Inalum di Jakarta, (18/11). ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan DPR dan Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyepakati nilai pengambilalihan Inalum sebesar US$ 556,7 juta. Kesepakatan itu diambil melalui rapat bersama membahas penggunaan barang milik negara sebagai underlying asset 2014.
"Termination agreement ini merupakan akhir dari kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Jepang terkait Inalum," ujar Direktor Kekayaan Negara, Hadiyanto, dalam rapat kerja antara Kementrian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 3 Desember 2013.
Penghentian kerjasama antara Jepang dan Indonesia ini akan dilakukan pada 9 Desember 2013, sekaligus akhir dari kesepakatan kerjasama antara kedua negara terkait Inalum. Proses selanjutnya adalah pengambilalihan saham Inalum. Setidaknya membutuhkan waktu 10 hari untuk menjalankan proses tersebut. Jadi, saham Inalum 100 persen akan dimiliki pemerintah Indonesia pada 19 Desember 2013.
Pemerintah Indonesia dan NAA sebelumnya bekerja sama membentuk proyek patungan, Inalum. Seharusnya, berdasarkan Master of Agreement (MoA), kerjasama itu ditetapkan berakhir pada 31 Oktober 2013. Dengan demikian, Inalum harus dikembalikan ke Indonesia secara penuh.
Untuk itu, pemerintah Indonesia harus membayar kewajiban berdasarkan perhitungan nilai buku Inalum. Namun, negosiasi berlangsung alot, sehingga nilai yang wajib dibayarkan Indonesia baru disepakati pekan lalu. Akibatnya, pengambilalihan Inalum tertunda dari jadwal awal, 31 Oktober 2013.
