Sejumlah pemilik kendaraan roda empat menunjukan alat RFID yang disediakan secara gratis di SPBU Pramuka, Jakarta (28/11). Para pemilik kendaraan mengantri sejak pagi karena mendengar isu pemasangan RFID akan dikenakan tarif Rp.200 ribu setelah tanggal 30 November 2013. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Rida Mulyana, memastikan Radio Frequency Identification (RFID) adalah program uji coba PT Pertamina (Persero). "Ada yang tanya itu program pemerintah atau bukan. Sebenarnya RFID itu pilot project-nya Pertamina," ujarnya dalam Seminar Nasional Konservasi Energi, Selasa, 3 Desember 2013.
Jika proyek uji coba ini berhasil, RFID akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Rida mengungkapkan, pemasangan sistem tersebut diperlukan untuk mengontrol konsumsi bahan bakar minyak (BBM) setiap kendaraan dalam satu bulan. "Untuk menghindari penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi," ucapnya.
Ia menuturkan, jika RFID berhasil diterapkan, identitas konsumen BBM bersubsidi dapat diketahui dan kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun terkontrol.
Sebelumnya, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) menyebutkan, sudah ada 53 ribu unit RFID yang terpasang di Jakarta. "Kami masih punya 2,2 juta unit, dan kemarin 1,3 juta unit masuk ke gudang kami," kata Manajer Sosialisasi Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMPBBM) PT INTI, Andi Nugroho.
Ia menuturkan, alokasi RFID untuk Jakarta sendiri ditetapkan 4,5 juta unit. Nantinya akan ada 100 juta unit RFID yang akan terpasang di seluruh wilayah Indonesia. INTI menargetkan pemasangan RFID untuk wilayah Jakarta rampung akhir tahun ini.
Andi menjelaskan, nilai kerja sama INTI dan Pertamina untuk program ini adalah Rp 17,68 per liter. Ia mengatakan, sulit untuk menyebut nilai atau biaya produksi per unit RFID karena teknologi itu merupakan kesatuan sistem. Jangka waktu kontrak kerja sama dua perusahaan pelat merah tersebut ditetapkan lima tahun.
