Sekali Lagi, Hatta Bantah Mobil Murah Bikin Macet
Editor
Fery Firmansyah
Selasa, 19 November 2013 13:17 WIB
Hatta juga mengatakan pengembangan LCGC akan berjalan simultan dengan pembangunan sarana transportasi lain, seperti Mass Rapid Transportation dan monorel. Pemerintah pusat, kata dia, telah melakukan berbagai langkah membantu pemerintah daerah. Hatta mencontohkan, pembangunan MRT Koridor Utara Selatan tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan MRT tahap II (Bundaran HI-Kampung Bandan), dan koridor Balaraja-Cikarang yang dibantu pusat. Upaya lain dari pemerintah pusat untuk membina sistem transportasi publik untuk mengurangi penggunaan mobil adalah pembangunan jaringan kereta api commuter dan jalur lingkar Jabodetabek.
Di daerah luar Jakarta, pemerintah pusat memberikan prioritas pengembangan sistem angkutan umum yang baik di lima kota besar, yaitu Bandung Raya, Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertasusila), Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), dan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata).
Pernyataan Hatta merupakan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPD terkait program LCGC. Hak bertanya ini bermula dari tindakan anggota DPD asal Jakarta, Andi Mappetahang (AM) Fatwa, yang menggalang para senator untuk menanyakan alasan pemerintah mengeluarkan aturan tentang LCGC. Hasil penggalangan itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPD tanggal 25 Oktober 2013, dan tercatat 96 senator meneken lembaran hak bertanya.
Fatwa mempertanyakan kebijakan LCGC mengingat wilayahnya terkena dampak parah. Mobil murah dinilai makin memperparah kemacetan lalu lintas. Selain itu, memperburuk kualitas udara dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat, selain kontraproduktif dengan kebijakan transportasi massal di kota besar yang belum memiliki moda transportasi publik yang terintegrasi.
ANANDA TERESIA | FERY FIRMANSYAH
Terpopuler
Ups, Muncul Fenomena Tukar Pasangan atau Swinger
Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari
Hakim Vica Diduga Selingkuh dengan 'Brondong'
Ini Daftar Pejabat yang Disadap Australia
Konvensi Tak Ramai, Demokrat Salahkan Peserta
Moammar Emka: Swinger Lahan Bisnis Baru di Jakarta
Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia
Di daerah luar Jakarta, pemerintah pusat memberikan prioritas pengembangan sistem angkutan umum yang baik di lima kota besar, yaitu Bandung Raya, Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang Kertasusila), Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita), dan Makassar-Maros-Sungguminasa-Takalar (Mamminasata).
Pernyataan Hatta merupakan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPD terkait program LCGC. Hak bertanya ini bermula dari tindakan anggota DPD asal Jakarta, Andi Mappetahang (AM) Fatwa, yang menggalang para senator untuk menanyakan alasan pemerintah mengeluarkan aturan tentang LCGC. Hasil penggalangan itu disampaikan pada Sidang Paripurna DPD tanggal 25 Oktober 2013, dan tercatat 96 senator meneken lembaran hak bertanya.
Fatwa mempertanyakan kebijakan LCGC mengingat wilayahnya terkena dampak parah. Mobil murah dinilai makin memperparah kemacetan lalu lintas. Selain itu, memperburuk kualitas udara dan menurunkan derajat kesehatan masyarakat, selain kontraproduktif dengan kebijakan transportasi massal di kota besar yang belum memiliki moda transportasi publik yang terintegrasi.
ANANDA TERESIA | FERY FIRMANSYAH
Terpopuler
Ups, Muncul Fenomena Tukar Pasangan atau Swinger
Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari
Hakim Vica Diduga Selingkuh dengan 'Brondong'
Ini Daftar Pejabat yang Disadap Australia
Konvensi Tak Ramai, Demokrat Salahkan Peserta
Moammar Emka: Swinger Lahan Bisnis Baru di Jakarta
Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia
