Setrum Inalum Bisa Atasi Listrik di Sumatera Utara  

Reporter

Senin, 11 November 2013 19:57 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) berbincang dengan mantan Wapres Jusuf Kalla (kiri) disaksikan Mensesneg Sudi Silalahi (kedua kanan) dan Seskab Dipo Alam (kanan) saat pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/1). ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sumber listrik milik PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dapat mengatasi persoalan mati listrik di Sumatera Utara. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siguragura dan Tangga yang menghasilkan setrum 604 megawatt (MW) selama ini dipasok ke pabrik aluminium itu.

Menurut JK, jika pabrik aluminium dihentikan sementara untuk revitalisasi, listriknya bisa dijual ke PT PLN (Persero) untuk dialirkan ke masyarakat. "Tidak ada byar pet lagi di Sumatera, PLN juga untung," katanya kepada Tempo di Jakarta, Rabu, 6 November 2013.

JK menyarankan Inalum dihentikan sementara untuk revitalisasi mesin pengolah aluminium. Mesin dan tanur tinggi milik Inalum telah beroperasi sejak Januari 1982. Tuanya mesin Inalum membuat produksi aluminium sebesar 250 ribu ton jalan di tempat. Dari jumlah itu, yang bisa diambil untuk kebutuhan Indonesia yang mencapai 800 ribu ton hanya sekitar 33 persen (83 ribu ton). JK mengemukakan pendapatnya untuk mengerek produksi pabrik. "Perlu modernisasi," ujarnya.

Menurut JK, modernisasi mesin membutuhkan waktu 2-3 tahun. Selama proses itu, manajemen Inalum bisa menjual listrik dari dua pembangkitnya ke PLN. Pendapatan dari menjual setrum ini bisa untuk mengongkosi proses modernisasi dan menggaji karyawan.

Kontrak konsorsium Jepang, Nippon Asahan Aluminium (NAA), dalam pengelolaan Inalum berakhir 31 Oktober 2013. Namun pemerintah mempersoalkan harga pengalihan aset NAA sebesar US$ 626 juta sehingga berujung sengketa. Pemerintah berkukuh harga aset-aset Inalum US$ 558 juta. Pihak Jepang membawa sengketa ini ke arbitrase.

JK mengatakan proses ke arbitrase merugikan Indonesia. Alasannya, selama proses persidangan yang bisa berlangsung delapan bulan, Indonesia harus membagi keuntungan dengan Jepang. "Ini tidak perlu," katanya.

JK menyarankan pemerintah membayar harga sesuai audit terakhir Inalum yang ditandatangani pemegang saham. Pemegang saham adalah Jepang 58,9 persen dan sisanya Indonesia. Setelah proses pengambilalihan aset dan saham Inalum, pemerintah bisa berfokus dengan bisnis menjual listrik dari PLTA dan modernisasi mesin Inalum.

Keuntungan dari bisnis ini untuk mengganti biaya yang dibayarkan ke Jepang. "Dari menjual listrik saja sudah untung, 3-4 tahun sudah bisa tergantikan," katanya.



AKBAR TRI KURNIAWAN

Berita terkait

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

10 menit lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

10 jam lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

1 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

BNPT Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital

5 hari lalu

BNPT Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Sarana Prasarana Objek Vital

BNPT menggencarkan asesmen dan sosialisasi Pedoman Pelindungan Sarana Prasarana Objek Vital yang strategis dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme setelah melakukan serangkaian asesmen venue pendukung acara Word Water Forum Ke-10.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

12 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

13 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

15 hari lalu

Digagas JK pada 2016, Ini Beda Rencana Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Versi Indonesia-Cina

Presiden Jokowi mendiskusikan rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Menlu Cina, pernah akan dibangun pada 2018.

Baca Selengkapnya

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

16 hari lalu

Dua Laporan Polisi soal Dugaan Penistaan Agama Gilbert Lumoindong

"Saya tidak ada niat, saya mencintai umat Muslim. Saya minta maaf," kata Gilbert Lumoindong

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

27 hari lalu

Jusuf Kalla Gelar Open House, Ada Anies Baswedan Hingga Figur Koalisi Perubahan yang Gantian Bertandang

Open house yang diadakan oleh JK dihadiri oleh Anies Baswedan, Hamdan Zoelva, hingga Tom Lembong selaku perwakilan koalisi perubahan.

Baca Selengkapnya

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

27 hari lalu

Rekonsiliasi Nasional, Jusuf Kalla Minta Hormati Proses di MK

Jusuf Kalla menilai positif kunjungan Roeslan Roeslani ke rumah Megawati Soekarnoputri. Soal rekonsiliasi nasional, ia menilai ada banyak waktu lain.

Baca Selengkapnya