TEMPO.CO, Jakarta - Presiden mengajukan dua nama sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, yakni Kepala Ekonom Bank Danamon Anton Gunawan dan Direktur Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara. "Saya cukup surprise. Saya menduga mantan Deputi Gubernur BI Hartadi yang akan diajukan," kata Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis, kepada Tempo, Rabu, 21 Agustus 2013.

Surat pengajuan tersebut bernomor R39/pres/8/2013 tertanggal 15 Agustus 2013. Surat tersebut akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum diserahkan ke Komisi Keuangan. Setelah itu, Komisi akan menggelar rapat internal untuk menerima atau menolak dua calon tersebut.

Menurut Harry, masih ada peluang ditolak fraksi atau beberapa fraksi. “Fraksi Golkar belum ada keputusan, tapi saya yakinkan untuk menerima karena beberapa alasan. Salah satunya soal Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan deputi gubernur senior harus diisi," katanya.

Dia menambahkan, keputusan BI merupakan keputusan dewan gubernur. Sesuai undang-undang, dewan gubernur terdiri dari minimal empat deputi gubernur, satu deputi gubernur senior dan gubernur. "Minimal enam orang itu harga mati. Satu tak ada bisa dianggap keputusan bukan keputusan BI. Ini bisa digugat di Mahkamah Konstitusi," kata Harry.

Jabatan deputi gubernur senior kosong sejak posisi itu ditinggalkan Darmin Nasution pada 2008. Posisi itu ditinggalkan Darmin lantaran dia terpilih sebagai Gubernur BI. Deputi gubernur senior terpilih hanya akan melanjutkan masa jabatan tersisa, yakni hingga 2014.

Harry menjelaskan, pihaknya sempat menyebut nama Hartadi kepada Gubernur BI Agus Martowardojo, sebagai orang yang layak dipertimbangkan untuk mengisi posisi deputi gubernur senior. Namun, dia tak tahu apakah Presiden meminta pendapat Agus atau tidak. "Jabatan gubernur dan deputi gubernur senior tak perlu rekomendasi dari BI. Itu privilege Presiden," katanya.

Dia menduga Presiden mungkin menilai keduanya punya kompetensi dalam hal moneter. Seperti diketahui, ke depan BI akan lebih fokus menangani moneter karena pengawasan perbankan akan ada di bawah wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

"Tampaknya dua nama punya kemampuan di sisi moneter untuk mengatasi inflasi dan lain sebagainya. Mungkin juga, dua orang ini dipilih lantaran keduanya juga mengerti kebijakan di perbankan yang bisa terkait dengan moneter,” ujar Harry.

MARTHA THERTINA