TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan alokasi belanja infrastruktur anggaran pendapatan dan belanja negara 2014 akan naik dibandingkan alokasi tahun ini.
"Kita ekspansi dalam infrastruktur terutama infrastruktur masyarakat, air bersih di pedesaan, pembangunan jalan terkait transportasi," katanya seusai menghadiri pidato kenegaraan jelang hari Kemerdekaan di gedung DPR, Jumat 16 Agustus 2013.
Ekspansi belanja infrastruktur juga akan digunakan untuk program irigasi di pedesaan serta program perlindungan sosial, termasuk program Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).
Hatta mengatakan untuk 2014, alokasi belanja infrastruktur untuk pemerintah pusat saja mencapai Rp 208 triliun, naik dibandingkan alokasi tahun ini. "Ini hanya untuk pusat saja belum termasuk infrastruktur daerah. Itu juga belum termasuk ruang fiskal yang mencapai Rp 18 triliun," katanya.
Hatta mengatakan alokasi belanja infrastruktur perlu ditingkatkan karena salah satu hal yang dapat menekan inflasi adalah kelancaran arus barang. Selama ini, kata dia, kelancaran arus barang terhambat oleh infrastruktur yang minim. Hatta berharap dengan alokasi belanja infrastruktur yang lebih besar, hambatan infrastruktur dalam distribusi bahan pangan bisa diminimalisasi.
"Salah satu yang menekan inflasi adalah kelancaran arus barang terkait transportasi. Mulai dari sentra produksi, dari sawah sampai pasarharus lancar. Akan kita benahi infrastruktur agar inflasi kita terjaga," katanya.
Dalam APBN 2014, Hatta mengatakan alokasi subsidi untuk energi masih yang terbesar dibandingkan alokasi subsidi lainnya. Hal ini disebabkan beban subsidi energi yang masih tetap tinggi. tapi, dia memastikan belanja subsidi energi pada 2014 masih di bawah Rp 200 triliun.
Pemerintah, kata Hatta, berharap alokasi subsidi energi bisa lebih proporsional sehingga bisa dialihkan pada pembelanjaan yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur. "Yang kita ingin lebih proporsional di mana beban subsidi energi dikurangi dan dialihkan pada belanja yang produktif," katanya.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
5 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
